Putusan Hakim PTUN Bandung Aneh, Kuasa Hukum Cawabup Bekasi Akan Mengajukan Banding

0
198

Bandung.- Adrianus Agal, SH.,MH., selaku kuasa hukum calon Bupati Bekasi dr. Tuty Nurcholifah Yasin M.M. sisa masa jabatan 2017-2022, merasa keberatan atas putusan PTUN Bandung dengan nomor nomor: 69/G/2020/PTUN BDG.

Adapun objek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor: 11/Kep/172.2-DPRD/2019 tertanggal 17 Juni 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor: 28/Kep/172.2-DPRD/2019 tertanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

“Saya sebagai kuasa hukum dr. Tuty sangat keberatan atas putusan majelis hakim yang memeriksa perkara perihal keberatan atas Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, yang secara tegas kita nyatakan dalam gugatan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Panlih dan cacat prosedur,” ungkap Adrianus kepada Inapos.com, Rabu (12/8/2020).

Dirinya mempertegas, sebagaimana dalam berita acara rapat pada Rabu (22/7), dimana memutuskan bahwa DPRD dan Mendagri untuk melakukan pemilihan ulang dan bahkan telah ditanda tangani poin-poinya.

Adapun poin yang disepakati ialah:
a. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi meminta ulang rekomendasi kepada seluruh Parpol pengusung (DPP Golkar, DPP PAN, DPP Nasdem, dan DPP Hanura) azas 2 (dua) nama yang sama untuk diusulkan melalui Bupati Bekasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak kesepakatan hasil rapat pada hari ini ditandatangani;

b. Bupati Bekasi menyampaikan usulan calon Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi sesuai dengan poin a;

c. DPRD Kabupaten Bekasi melakukan pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan calon yang disampaikan oleh Bupati Bekasi sebagaimana poin b;

d. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akan mengkoordinasikan kesepakatan yang dimuat dalam Berita Acara ini dengan DPRD Kabupaten Bekasi; dan

e. Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses poin a, poin b, poin c, dan poin d serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Atas putusan tersebut, Adrianus berencana akan melaporkan ke KY, “kami akan mengajukan banding, dan akan melaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas kejanggalan putusan hakim PTUN Bandung karena sangat kontradiktif dan sangat aneh,” ucapnya. (El)