INAPOS – BENGKAYANG – Pembukaan lahan oleh PT Darmex Agro yang berlangsung sejak 2007 hingga 2024 masih dirundung persoalan dengan masyarakat Kecamatan Lembah Bawang.
Pada Sabtu (3/8/24) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Darmex Agro di Sungai Jernang, Desa Godang, Kecamatan Lembah Bawang, ditutup sementara.
Penutupan ini dilakukan karena ketidakseriusan pihak manajemen PT Darmex Agro dalam menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat, yang sudah berlangsung selama 17 tahun. Permasalahan utama meliputi pembebasan lahan dan plasma yang belum terealisasi.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Lembah Bawang, Philipus, menyarankan agar pabrik ditutup sementara dan menghentikan pengangkutan buah ke dalam pabrik.
“Pada intinya masyarakat hanya meminta haknya untuk dikembalikan, untuk itu kita tutup sementara pabrik ini,” tegas Philipus.
Philipus menjelaskan bahwa penutupan pabrik ini adalah untuk menuntut hak masyarakat dari empat desa. Yakni, Desa Kinande, Desa Godang Damar, Desa Janyat, dan Desa Lembah Bawang.
Tuntutan masyarakat mencakup pembebasan lahan dan plasma, ganti rugi tanaman tumbuh (GRTT) yang belum dibayar, kompensasi alat kerja tradisional seperti kampak baliung, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sampai saat ini, perusahaan belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan atau membuat kesepakatan (MOU) dengan masyarakat dari keempat desa tersebut, serta Desa Saret Ayon di Kabupaten Sambas.
Penutupan pabrik ini mendapat respon dari perusahaan yang setuju dan sepakat dengan tindakan tersebut, serta berjanji untuk tetap menjaga situasi tetap damai.
Meskipun pabrik ditutup, perusahaan masih diizinkan untuk melakukan pengawasan aset dan aktivitas seperti menyalakan atau mematikan lampu.
Armaidi, Manajer Pabrik PKS PT Darmex Agro, meminta agar pihak keamanan tetap bisa mengawasi aset selama pabrik ditutup.
“Kami minta sekuriti bisa lewat samping bila masuk dalam pabrik untuk melakukan pengawasan aset,” jelas Armaidi.
Camat Lembah Bawang, Adris, menyatakan bahwa penutupan pabrik ini merupakan agenda DAD Kecamatan Lembah Bawang yang didukung oleh koordinasi dengan DAD Kabupaten.
Pemerintah hanya hadir untuk menyaksikan dan memenuhi undangan, serta berharap perusahaan bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Saya berharap pihak perusahaan punya niat baik untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang menjadi tuntutan masyarakat,” pungkasnya. (Yulizar)
