Program PEN Kota Singkawang Dianggap Tak Profesional dan Proporsional

0
142

SINGKAWANG.- Kota Singkawang merupakan satu – satunya daerah di pulau Kalimantan yang bakal mendapat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat lewat PT. MSI.

Alokasi anggaran yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kota Singkawang sebesar Rp.200 miliar. Adapun peruntukan dana pinjaman tersebut dijelaskan Wali Kota akan dialokasikan ke Dinas PUPR untuk pembagunan infrastruktur jalan senilai Rp.150 miliar dan Rp.50 miliar dialokasikan kepada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.

Menanggapi alokasi dana PEN, Ketua LSM Fatwa Langit Kota Singkawang Em Abdurrahman mengungkapkan, pihaknya belum dapat memahami kebijakan yang dibuat Wali Kota Singkawang.

“Sepengetahuan kami asbab nuzul program PEN dikarenakan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat secara nasional sebagai akibat pandemi covid 19. Sehingga dipandang perlu bagi pemerintah pusat untuk mengelontorkan dana segar kepada daerah-daerah yang terdampak covid agar dapat menggiatkan kembali perekonomian masyarakat didaerahnya,” ujarnya kepada inapos.com, Minggu (24/1/21).

Menurutnya, diketahui sektor perekonomian yang rentan terdampak covid dan harus menjadi prioritas pemulihan adalah sektor perindustrian, perdagangan dan UKM. Sementara Dinas yang membidangi sektor-sektor tersebut dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM sama sekali tidak mendapat alokasi dana PEN.

Justru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapat alokasi dana PEN. Sementara dinas tersebut tidak ada relevansinya secara langsung dengan sektor pemulihan ekonomi.

“Bukankah anggaran untuk pendidikan secara undang-undang telah ditetapkan minimal 20 persen dari APBD. Seharusnya dengan adanya kucuran dana PEN anggaran APBD bisa di maksimalkan untuk pendidikan bukan anggaran yang bersumber dari dana pinjaman PEN,” tegasnya.

Kebijakan pengalokasian dana PEN ini yang membuat pihaknya tidak paham karena pihaknya menganggap tidak profesional dan proporsional.

“Untuk pembagunan infrastruktur jalan yang dialokasikan ke dinas PUPR itu kita pandang layak. Karena akses jalan yang baik sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Asal dalam realisasinya tepat sasaran, efesien dan efektif bukan pembagunan yang bersifat projec orientet. Saran kami juga untuk memprioritaskan pembagunan jalan usaha tani (JUT),” ujar Rahman sapaan akrabnya.

Karena bagaimanapun dana pinjaman daerah lewat program PEN adalah hutang daerah yang harus dibayar untuk jangka waktu yang cukup lama.

“Kalau tidak tepat sasaran dalam penggunaannya justru hanya berdampak negatif bagi masyarakat dan daerah dimasa yang akan datang,” terangnya.

Dalam narasi lain, sambung dia, dapat di katakan pemangku kebijakan saat ini setelah habis masa jabatannya justru akan meninggalkan beban hutang yang harus dibayar oleh penerusnya dan masyarakat Singkawang untuk jangka waktu yang cukup lama.

Selanjutnya rahman juga mengatakan, agar dana pinjaman PEN tepat sasaran dalam pengunaannya harapan kami agar peran dan fungsi kontrol masyarakat dan DPRD agar dimaksimalkan. (Hendra E)