Presiden KAI : Kepercayaan Terhadap Hukum, Menjadi Tanda Tanya

0
60

Inapos, Jakarta.- Setelah sukses menggelar Kongres ke III, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) secara resmi melantik dan mengukuhkan sebanyak 70 advokat periode 2019-2024. Pelantikan dilakukan langsung oleh Vice President KAI advokat Erman Umar, SH di Hotel The Media, Jakarta Pusat, Kamis (30/05/19).

Acara Prosesi pelantikan diiringi pengambilan sumpah 70 advokat, serta pembacaan pakta integritas yang dipimpin oleh Dewan Kehormatan KAI Ramdlon Naning. Pelantikan dan pengukuhan DPP KAI juga bertepatan dengan HUT KAI yang usianya kini telah mencapai 11 tahun.

Usai pelantikan dan pengukuhan, DPP KAI kemudian merayakan HUT KAI yang ke-11 dengan dipotongnya tumpeng secara simbolis oleh Presiden KAI Adv. Erman Umar, SH. Didampingi oleh para pengurus DPP KAI.

Semoga setelah pelantikan dan pengukuhan ini, para pengurus dapat menjalankan AD/ART organisasi sesuai dengan Kongres. Salah satunya yang terdapat di AD/ART ialah bahwa organisasi inilah bagian dari penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Presiden KAI Erman Umar, SH. “Mengenai perkembangan politik di tanah air, seharusnya menjadi cambuk bagi KAI dan memiliki niat juga semangat untuk mencari jalan keluar. Salah satunya yaitu dengan melakukan pembelaan terhadap baik itu tersangka ataupun terdakwa, terlepas kesalahan dia itu apa,” kata Erman.

Yang dimaksudkan Erman, ialah tentang situasi terkini yang dimana banyaknya para tersangka dikenai hukuman sebab perpolitikan. Beberapa advokat dari KAI juga sudah banyak yang menjadi advokat bagi para tersangka seperti Eggi Sudjana, Kivlan Zen dan lainnya.

Mereka juga memiliki hak untuk pembelaan, Erman menilai, “perkembangan hukum harusnya menjadi pemikiran para advokat. Bagaimana dunia hukum yang kita rasakan sekarang, apakah hukum itu berjalan sesuai apa yang diharapkan atau justru malah pincang,” ungkapnya.

Erman mencontohkan, seperti pemerintah yang telah membentuk tim asistensi hukum Kemenkopolhukam. Setuju atau tidaknya masyarakat terhadap pembentukan itu adalah relatif, tergantung niatnya pemerintah.

“Kalau kita melihat itu menjadi sebuah petunjuk, bahwa hukum belum begitu berjalan. Rakyat tidak begitu percaya, sehingga pemerintah membuat satu tim untuk menilai. Ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian yang dinilai tidak adil, itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah baik itu kepolisian, kejaksaan bahkan pengadilan. Jadi rasa kepercayaan terhadap hukum dan keadilan menjadi tanda tanya sekarang ini,” jelas Erman.

Aparat penegak hukum haruslah melihat itu, perhatikanlah perkembangan hukum saat ini. Mengapa terjadinya gejolak apakah itu bukan masalah keadilan, terlepas dalam penyebutan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 bukankah itu masalah keadilan.

Dengan perkembangan peristiwa hukum, KAI menyadari perlu adanya kajian dan diskusi. Kami juga akan menghimbau pemerintah agar dapat menerima masukan dari masyarakat, pemerintah jangan hanya mendengar dari satu pihak saja.

KAI juga meminta pemerintah untuk segera menanggapi adanya isu referendum. “Referendum yang belakangan ini menjadi sorotan, perlu adanya sikap tegas pemerintah. Sebab, itu bagian dari rasa kekecewaan rakyat terhadap pemerintah, untuk itu pemerintah harus melakukan langkah-langkah jangan sampai hal itu terjadi,” pintanya.

Kita berharap Indonesia tidak terpecah, gejolak-gejolak yang ada seharusnya menjadi bahan untuk mengintropeksi. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dalam permasalah bangsa ini kedepan. (Elwan)


Komentar Anda?