Dari kiri ke kanan: Masnellyarti Hilman, Mone Husni Thamrin, Dian Islamiyati, dan Arief Gunawan. (red)

 

JAKARTA, INAPOS – Siapapun nanti  yang akan memimpin negeri ini, dia harus mampu menata lingkungan untuk  dapat mengatasi bencana alam. Isu lingkungan dan bencana alam harus menjadi fokus penting.

“Isu lingkungan dan bencana harus menjadi fokus yang penting. Apalagi Indonesia Indonesia merupakan bagian dari Pacific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik). Namun sayangnya antisipasi kita di daerah bencana masih kurang.  Tidak seperti  Jepang misalnya,  yang membuat bangunan tahan gempa,”kata Aktivis Lingkungan Hidup, Mone Husni Thamrin dalam sebuah diskusi “Menata Lingkungan  Hidup Mengatasi Bencana Alam”, Pasca Jokowi, di  Posko Media  Prabowo – Sandi, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, Pemerintahan kedepan harus memberikan edukasi soal bencana di masyarakat. Contohnya,  developer bisa membuat bangunan yang tahan gempa.

“Tak kalah penting, BMKG harus lebih diperkuat. Harus ada di tiap propinsi. BMKG juga harus dilengkapi alat peringatan dini tsunami yang canggih, sehingga  tidak ada keterlambatan menginformasikan bencana yang terjadi ke masyarakat sekitar. Bahkan gempa seharusnya sudah bisa diprediksi. Indikasinya seperti apa?”ujar Mone.

Disisi lain, Mone menyayangkan terjadinya degradasi terhadap hutan di Indonesia. Ini sering disebabkan oleh penebangan hutan yang tidak terkendali atau karena kerusakan lainnya akibat ulah manusia dan alam.

“Jaman SBY pernah ada moratorium hutan. Jadi hutan yang sudah ada itu tidak boleh ada ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH),pungkas Mone.

Senada dengan itu Pakar Lingkungan, Masnellyarti Hilman mengatakan bencana banjir, dan longsor terjadi akibat hutan yang dibabat.

“Dulu di Papua tidak pernah ada banjir, tetapi ketika dibabat hutan nya, maka banjir juga. Upaya pencegahan sebenarnya sudah ada. Ada macam-macam peraturan. Kita punya UU  mengenai kajian lingkungan hidup sebelum membuat tata ruang,”jelas Masnellyarti.

Dia menegaskan untuk  pantai kawasan lindung yang berpotensi tsunami boleh dibangun kawasan rumah, asalkan jarak nya 1 km dari pantai.

“Solusinya adalah taat pada tata ruang. IMB nya jangan diberi. Kalau sudah terbangun, mereka diminta siapkan shelter untuk lari bila terjadi tsunami,”imbuhnya.

Masnellyarti menegaskan, jangan ada lagi bangunan di lereng-lereng gunung. Pun, dengan perkebunan yang berada di lereng gunung sangat terjal.

“Sebetulnya itu kawasan lindung. Diatas 2000 meter sebenar nya tidak boleh ada aktifitas lagi di sana, karena hutan kita babat habis. Apakah kita mau moratorium untuk tidak mau membabat hutan. Harusnya itu dilakukan.  Khususnya di Jawa. Ironisnya, sekarang malah dibuka lahan tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi,”paparnya.

“Jadi sekarang faktor lingkungan sering kali dikalahkan oleh investasi. Tanpa mengetahi akibatnya nanti. Ruginya lebih besar. Berapa biaya untuk tangani itu. Pasti kita rugi. Ke depan investasi ok , tetapi yang green lah. Yang memperhatikan lingkungan,”pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Jubir dari BPN Prabowo- Sandi, Dian Islamiyati menyatakaan, bahwa isu bencana alam merupakan bagian dari program aksi dari Prabowo-Sandi bila nanti diamanatkan memimpin negeri ini.

“Pertama. Kita akan memperkuat anggaran pada mitigasi dan penanggulangan bencana. Kedua. Kita mempercepat proses rehabilitasi. Sedangkan dipertimbangan untuk menggabungkan BNPB dengan BMKG dan badan-badan lainnya. Nantinya akan menjadi satu pintu. Saat ini sedang dilakukan riset,”ungkapnya.

Menurut Dian, bila terjadi bencana koordinasi antar lembaga menjadi penting. Program mitigasi nantinya berpusat kepada masyarakat itu sendiri.

“Bila terjadi bencana, masyarakat sudah paham betul apa yang harus dilakukan, karena akan ada  proses training,”jelasnya.

Dirinya juga menyayangkan Pemerintah yang terkesan lambat dalam mengatasi bencana. Untuk itu, nantinya setiap Pemimpin Daerah harus memiliki sertifikat training penanggulangan bencana.

BNPB saat ini hanya sebagai lembaga buangan. Misal ada konflik di salah satu lembaga, mereka kemudian di poskan di BNPB

“Lembaga ini mestinya diperkuat. Nantinya betul-betul mampu membantu masyarakat. Jadi tidak sekedar lembaga buangan. Ini penting untuk mengurangi korban gempa. Ini tugas negara. Negara benar-benar hadir ketika bencana itu datang,”pungkasnya. (red)