Selasa, Juni 25, 2024
BerandaHeadlinePP-HIMMAH Desak Pemerintah Ambil Alih Lahan PT Torganda

PP-HIMMAH Desak Pemerintah Ambil Alih Lahan PT Torganda

Inapos, Jakarta.- Sudah bertahun-tahun eksekusi kebun sawit di kawasan hutan Padang Lawas. Sumatera Utara, sekitar 47.000 Hektar Milik PT. Torganda Saudara Alm. DL Sitorus atau yang disebut Register 40 tak kunjung selesai sejak Februari 2007. Mahkamah Agung Mengeluarkan putusan agar pemerintah mengambil alih lahan yang dikuasai Alm. DL. Sitorus Melalui Perkebunannya PT. Torganda dan DL Sitcrus telah divonis bersalah dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/pid/2016 tertanggal 12 Februari 2017 lalu, penijauan Kembali N0 39 PK/Pid/2017 Tertanggal 16 Juni 2018 DL Sitorus terhukum penjara 8 Tahun. Tapi Hingga saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan eksekusi lahan tersebut.

Dalam rilisnya PP-HIMMAH menilai, Kasus inilah yang menjadi salah satu Rekomendasi Utama dalam Rakernas-l Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH) Pada 9-10 Februari yang lalu di Medan Sumatera Utara. PP-HIMMAH Menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini. Diduga ada oknum yang memanfaatkan kasus ini dan mengambil keuntungan secara sepihak sehingga sudah 10 tahun putusan Mahkamah Agung untuk segera mengambil langkah.

Alih lahan Milik Alm. DL. Sitorus tak kunjung terlaksana. lnilah peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan dalam kasus ini. Negara ini adalah negara hukum dan panglima tertinggi adalah hukum, tapi kenapa tanah yang sudah dinyatakan milik negara tidak dapat diambil alih oleh negara dari Pihak swasta. Terkait Hal ini Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH) Meminta dan Menuntut :

1. KPK segera Usut dan telusuri Keterlibatan Oknum dalam penanganan Eksekusi Lahan Register 40 Milik PT. Torganda Saudara Alm. DL Sitorus sejak tahun 2007 tak kunjung selesai.

2. KPK harus serius menangani kasus Register 40, karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Saudari Siti Nurbaya Bakar telah meminta bantuan aparat Penegak hukum salah satunya KPK untuk dapat Mengeksekusi Lahan Register 40 di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kepolisian serta penegak hukum lainnya termasuk KPK untuk segera mengambil langkah tegas dalam kasus Register 40 terhitung sejak Tahun 2010-2012 yang telah merugikan Negara 1,3 Triliun Rupiah. Apalagi saat ini sudah tahun 2018 sudah berapa kerugian Negara?.

4. Copot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Saudari Siti Nurbaya Bakar, karena dinilai tidak Mampu dan tidak berani mengambil langkah tegas untuk mengeksekusi Lahan Register 40 milik PT. Torganda. (Elwan)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -    

Most Popular

Recent Comments