Polres Morotai Dinilai Lamban

0
470

MOROTAI – Kesabaran lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai nampaknya sudah mulai habis dengan sikap Polres yang dianggap lambat menangani kasus pemalsuan tandatangan puluhan anggota DPRD dalam dokumen APBD induk 2018.

Lembaga yang nahkodai oleh, Fahri Haeruddin ini lantas mengambil langkah dengan menyurat ke Polisi Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) untuk mengambil alih kasus yang dimaksud.

Kapolres Pulau Morotai, AKBP Mikael P Sitanggang saat dikonfirmasi Senin (9/7/2018) terkait langkah DPRD yang berkeinginan agar Polda mengambil alih kasus pemalsuan dokumen APBD mengaku, langkah yang diambil DPRD sebagai bahan koreksi dan pengawasan untuk pimpinan Polres terhadap penyidik yang saat ini menangani kasus tersebut.

“Kami juga sudah ditelpon oleh pihak Polda, jadi kami juga sudah menyiapkan bukti-bukti untuk gelar perkara di Polda nanti, “ucapnya.

Selain sebagai bahan koreksi dan pengawasan untuk pimpinan, polisi berpangkat dua melatih dipundak ini juga mengungkapkan langkah DPRD itu juga sebagai bahan evaluasi baginya. “Ini juga sebagai bahan pengawasan bagi fungsi Reskrim, “katanya.

Ditanya kapan kasusnya bakal digelar perkara, dia memastikan minggu depan sudah bakal digelar. Karena menurutnya, dengan adanya gelar perkara Polres dapat mengumpulkan, bahwa kasusnya dilanjutkan atau tidak.

“Saat ini kami masih fokus dalam mengawalan pelaksaan Pilkada, tapi saya pastikan minggu depan kasusnya sudah digelar perkara, “tegasnya sembari berharap secepatnya kasus tersebut selesai. (min)