Polemik RUU HIP, Praktisi Hukum: Pancasila Jangan Diperas-peras

0
156

Jakarta.- Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai banyak penolakan dari sejumlah ormas Islam. Antara lain PBNU, Muhammadiyah, MUI, FPI, para aktifis, akademisi dan lainnya.

Praktisi hukum Erman Umar S,H mengatakan, perkembangan RUU HIP sejauh ini terdapat beberapa poin dalam pasal-pasalnya yang menimbulkan kekhawatiran atau mungkin pengalaman yang dialami organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimana tempat berkumpulnya para organisasi Islam.

“Pancasila itu kan dasar negara falsafah bangsa, apalagi kehadiran RUU HIP ini Pancasila diperas-peras ciri-cirinya ialah mengerucut kepada Ekasila dan Trisila sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan yang tertuang dalam pasal 7 RUU HIP,” ujar Erman saat ditemui dikantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2020).

Pemerasan-pemerasan itulah yang menimbulkan gejolak di masyarakat, padahal Pancasila sendiri sudah menjadi perekat. Kalau Pancasila diperas atau diperkecil maka akan berbahaya dalam memaknainya.

Meski sudah ditunda oleh DPR untuk pembahasannya, Erman menghimbau agar RUU HIP ini ditarik bukan ditunda. Kenapa tidak BPIP saja sebagai lembaga yang ditonjolkan juga konsen dalam Ideologi Pancasila tersebut.

“Seperti TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih berlaku mengikat, jadi apabila tidak dimasukan dalam RUU HIP tersebut maka akan banyak pihak yang meragukan juga mengkhawatirkan. Sebab akan banyak penafsiran dalam upaya memaknai hal itu, terlebih dalam penafsirannya yang berkesesuaian kepentingannya, jadi sangat rentan terpecah,” ungkap Erman yang juga sebagai Presiden KAI.

Lebih baik dicabut, sebab bila diteruskan hanya menghabiskan energi dan pemikiran sebab bertentangan, sebaiknya buat UU yang jelas manfaatnya kalau ini belum jelas manfaatnya.

Dirinya menilai RUU HIP ini banyak penafsiran, yang paling penting pemikiran tokoh bangsa memberikan keteladanan terhadap Pancasila yang murni dan konsekuen. “Jadi dalam hal ini bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu sendiri dalam berbangsa dan bernegara,” imbuhnya. (El)