Polemik Izin Surya Toserba, PT Indojaya Diminta Terbuka

0
215

KOTA CIREBON.- Ketua Pemuda Demokrat Kota Cirebon Lukmanul Hakim menilai DPMPTSP Kota Cirebon telah melakukan pembiaran terhadap para pengusaha yang tidak mempunyai ijin.

“Saya jelas sangat kecewa kepada Pemerintah, ini persoalan yang luar biasa dimana pemerintah kita membiarkan para pengusaha nakal untuk terus menjalankan perusahaannya walaupun ijinnya belum ada” ujar Lukman usai mengikuti Hearing dengan Komisi I DPRD Kota Cirebon, Senin (10/2/20).

Lukman juga meminta kepada DPMPTSP untuk menutup sementara Surya Toserba selama masih belum membereskan ijin operasinya hampir selama 21 bulan.

“Jika tuntutan ini tidak ditanggapi kita akan ambil jalur hukum. Kami akan layangkan Somasi kepada Surya Toserba dan DPMPTSP. Tadi Dewan juga tahu kok kalau kami akan ambil jalur hukum,” tegasnya.

Kepala DPMPTSP Sosro menuturkan, memang ijin gedung yang digunaka Surya Toserba Rajawali masih menggunakan Ijin dari PT. Indojaya. Karena menurut aturan, dalam satu gedung atau bangunan, tidak boleh ada ijin ganda.

“Betul ijinnya masih PT. Indojaya, tapi aturannya didalam satu bangunan itu tidak boleh punya dua ijin atau ijin ganda” katanya.

Kuasa Hukum Surya Toserba Agus Prayoga menanggapi santai persoalan ijin yang dituduhkan kepada klienya, dirinya beranggapan tidak ada persoalan terkait ijin operasional yang digunakan oleh Surya Toserba.

“Saya mah cukup tersenyum saja mas, wong ini kan persoalan internal antara Klien kami dengan Indojaya kok malah larinya keperijinan sih gimana,” ucap pria yang biasa dipanggil Ayo.

Ayo juga menambahkan, klienya merasa dikelabui oleh Indojaya. Pasalnya, kontrak yang selama ini sudah disepakati masih belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, padahal Surya Toserba sudah berjalan selama 21 Bulan dari kontrak yang disepakati selama 5 Tahun.

“Justru Indojaya yang tidak benar, kontrak itu 5 Miliyar Rupiah klien kami baru bayar 4 Miliyar tapi sampai saat ini kontraknya belum juga ditandatangani malah minta dilunasin terlebih dulu dengan persyaratan yang berubah rubah itu kan sudah gak beres namanya” tandas Ayo.

Atas persoalan ini, Surya Toserba akan melayangkan Somasi kepada Indojaya agar segera mengembalikan uang sewa yang selama ini telah diberikan oleh Kliennya. Apabila uang sewa plus pengeluaran atas Rehab yang dilakukan Surya Toserba sudah dikembalikan, maka kliennya berjanji akan segera mengosongkan Gedung tersebut dalam waktu 1×24 jam.

“Justru saya malah aneh ini, kenapa kok sekarang Indojaya ga diundang. Ini kan persoalan klien kami dengan Indojaya, ya harusnya ada dong (Indojaya),” ujarnya.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi I Andrie Sulistiyo mengatakan tuntutan yang dilayangkan Pemuda Demokrat kepada Surya Toserba salah alamat. Persoalan ini murni persoalan internal antara PT. Indojaya dengan Surya Toserba terkait sewa menyewa lahan.

“Loh ini kan persoalan internal masalah sewa menyewa jadi tidak ada kaitannya dengan perijinan, kalaupun masalah ini muncul, harusnya PT. Indojaya juga bertanggung jawab dong,” ungkap Andri.

Politisi Golkar ini juga mengungkapkan, sebagai penyelenggara Negara yang juga mitra Pemerintah, dirinya tidak berani mengatakan bahwa Surya Toserba harus ditutup. Kedepan juga, Dewan akan memanggil PT. Indojaya untuk rapat bersama guna mengetahui duduk permasalahan yang sesungguhnya.

“Kami disini selaku mitra Pemerintah tidak ingin investasi di Kota Cirebon itu mati, jadi saya tidak bisa mengatakan Surya harus tutup. Kami akan panggil Indojaya, gimana sih yang sebenarnya,” pungkasnya. (Kris)