Polda Diminta Ungkap Otak Dibalik Kasus APBD Morotai Fiktif

0
260

MOROTAI-Setelah penyidik Reskrimum Polda Maluku Utara (Malut) tetapkan Hironimus Rahankey sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan tandatangan puluhan anggota DPRD dalam dokumen APBD Induk Morotai 2018. Dosen Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Parto Sumtaki lantas angkat bicara seputaran kasus tersebut.

 

Langka Polda dengan menetapkan satu tersangka dalam kasus APBD fiktif, kata Parto, patut di apresiasi. Tapi Polda jangan berhenti untuk terus melakukan penyilidakan lebih lanjut, karena dalam kasus ini adanya dugaan masi terdapat oknum lainnya yang terlibat dalam kasus ini.

“Polda wajib memproses kasus ini lebih lanjut, karena pasti ada orang lain yang juga ikut terlibat, karena bicara APBD pasti melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, itu artinya orang yang terlibat dalam kasus ini lebih dari satu, “kata Parto dalam rilisnya, Minggu (23/9).

Menurut dekan Prodi Fisipol Unipas ini, bahwa tidak mungkin seorang staf yang bersetatus Abdi Sipil Negara (ASN) melakukan hal konyol dengan meniru tandatangan puluhan anggota DPRD dalam dokumen dalam dokumen APBD tanpa di printah orang lain.

“Maksud saya Polda harus ungkap siapa otak dibalik kasus ini, “sindirnya.

Parto menjelaskan proses perjalanan pengesahan APBD induk 2018 sudah terdapat kejangkalan, dimana didalam APBD versi Pemkab dokumen APBD disahkan tertanggal 13 November 2017. Sementara APBD disahkan lembaga DPRD tertanggal 24 Desember 2017. Anehnya dokumen APBD tertanggal 24 Desember juga tidak ditandatangani unsur pimpinan DPRD, itu berarti sebelum APBD disahkan. Pemkab duluan membawa dokumen APBD ke Gubernur untuk ditandatangani kemudian digunakan sebelum dokumen APBD diparipurnakan.

Dengan adanya penetapan tersangka, lanjut Parto, sudah jelas dokumen APBD yang digunakan Pemkab selama ini tidak sah, dengan dasar ini Polda harus terus memproses kasus ini lebih lanjut, karena jika Polda hanya menetapkan satu tersangka. Maka sudah tentu publik pasti meragukan kenerja Polda.

“Hanya tetapkan satu tersangka, kemudian Polda hentikan kasusnya, sudah pasti publik pasti curiga, mungkin Polda sudah masuk angin, sehingga hanya tetapkan tersangka, “sindirnya.

Karena dalam kasus APBD fiktif mengangkut hak hidup seluruh warga Morotai, untuk itu tidak alasan Polda harus usut tuntas oknum siapa saja yang terlibat dalam kasus yang mungkin pertama kali terjadi di Indonesia ini.

“Seluruh warga Morotai menaruh harapan besar terhadap Polda membongkar misteri kasus menghebohkan publik ini, “harapnya. (min)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here