Pernyataan Karo Penmas Mabes Polri Dipertanyakan Netizen

0
239

INAPOS, JAKARTA,- Berkerumunnya masyarakat dalam jumlah besar baik saat penyambutan kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Soeta dan acara Peringatan Maulid Nabi SAW di Markas FPI serta acara pernikahan Putri HRS bagai bola salju. Persoalan ini terus mendapat perhatian banyak pihak.

Munculnya beberapa pernyataan yang menganggap pihak kepolisian tidak adil akhirnya memaksa Polri mengeluarkan pernyataan melalui Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono.

“Jangan samakan kasusnya. Ini kan ceritanya sekarang masalah apa, pentahapan (pendaftaran pilkada). Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) iya. Jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan ada,” kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).

Pernyataan ini pun mendapat pernyataan dari anggota Ombudsman RI, Alvi Lie. “Perlu diperjelas secara gamblang UU mana yang ijinkan kerumunan massa selama pandemi?,” tulis Alvin Lie lewàt akun twitternya @alvinlie21 menyikapi unggahan akun @republikaonline

Cuitan Alvin ini pun disukai 768 orang dan dikomentari oleh 371 pembaca.

Salah satu akun mencuitkan bahwa virus Covid-19 bisa membedakan UU.

Dalam sebuah acara live show di stasiun tv nasioanal pun, Dokter sekaligus influencer, dr Tirta Mandira Hudhi menyampaikan saat menjasi nara sumber bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kerumunan masyarakat di acara HRS tersebut tidak menunjukkan keadilan. “Acara Gibran di Solo juga menghadirkan banyak orang dan melanggar Protokol Kesehatan,” ungkap Tirta. (Cep’s)