Perkara Musda IV Partai Golkar Kabupaten Buru Selatan Harus Dibawa ke Mahkamah Partai

0
41

Jakarta.- Hancurnya Partai Golkar di Provinsi Maluku, salah satunya akibat tingkah laku dari oknum-oknum fungsionaris pengurus harian DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, yang selalu mengatasnamakan Partai Golkar DPD I Maluku untuk menutupi kepentingan sekelompok orang dengan memaksa kehendak dalam MUSDA IV Partai Golkar Kabupaten Buru Selatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Bakumham DPP Partai Golkar, Adrianus Agal S,H.,M,H, menurutnya, nilai-nilai Demokrasi yang telah lama ditanamkan didalam jiwa dan raga setiap kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, kini lenyap demi kepentingan kelompok atau pribadi tersebut mereka (oknum) rela mengabaikan seluruh aturan didalam konstitusi Partai Golkar.

Salah satu calon Ketua DPD II Partai Golkar, Kabupaten Buru Selatan berinisial AT yang sudah sangat jelas tidak memenuhi syarat sesuai Juklak 02 Partai Golkar Pasal 49 ayat 1 bagian A huruf c.i, c.iii, dan c.v. tetap dipaksakan untuk dapat menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Buru Selatan didalam Musda IV Partai Golkar Kabupaten Buru Selatan,” ucap Adrianus, Rabu (13/1/2021).

Selain itu, oknum lainnya juga melakukan pemaksaan dan pengancaman dengan mengatasnamakan sebagai pelaksana perintah dari DPD I Partai Golkat Provinsi Maluku terhadap calon lain yakni SDR.

Ancaman itu, lanjut Adrianus, “saudara Jamatia Boy S.Pd. untuk mundur dan bahkan diancam untuk PAW sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan apabila tidak mau mundur dari pencalonan Ketua DPD II Partai Golkar Buru Selatan didalam Musda IV Partai Golkar Kabupaten Buru Selatan. Hal itu sungguh sangat memalukan dan penuh dengan kehinaan  yang dilakukan oleh oknum-oknum DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku,” ungkap Wakil Ketua Bakumham DPP Partai Golkar.

Sebelumnya Musda yang sempat digelar pada 19 Agustus lalu ricuh, atas insiden tersebut maka Musda IV Partai Golkar Kabupaten Buru Selatan di skors.

Dikabarkan musda IV Kabupaten Buru Selatan cacat hukum dan bertentangan dengan Juklak Partai Golkar, untuk itu perlunya dibawa ke Makamah Partai, agar lebih proporsional serta efisien dalam pelaksanaan,” harapanya. (El)