Inapos, Jakarta.- Industri halal di Indonesia masih di posisi ke 10 berdasarkan Global Islamic Economic Indhex, jauh tertinggal dari Malaysia yang menduduki peringkat pertama.

Melihat persoalan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) DR. Ikhsan Abdullah menilai, saat ini dunia usaha sudah mulai sadar, bahwa industri halal adalah peluang baru dan bisnis penting. Sejalan dengan trend industri halal yang sedang menjadi trend global.

“Belum siapnya Industri halal kita maka pasar Indonesia di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mendatang masih akan dibanjiri oleh produk-produk asing yang telah berlabel halal. Baik yang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal maupun yang di endorse oleh lembaga otoritas halal di Indonesia saat ini yaitu MUI. Hal ini disebabkan karena kurang sigapnya pelaku usaha kita memproduksi makanan minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan halal dan kurangnya orientasi pelaku usaha domestik untuk merebut pasar halal dalam perdagangan Internasional,” ucap Ikhsan kepada Inapos.com, Senin (13/05/19).

Memasuki 5 tahun di bulan Oktober mendatang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sampai saat ini, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, serta belum memiliki dampak yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan industri halal. Sejak di undangkan UU JPH pada 17 Oktober 2014 semula diharapkan dapat menjadi pemantik kemajuan industri baru di tanah air. Harapan ini masih belum terealisasi.

Ikhsan menilai, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2017 dua tahun yang lalu, akan tetapi BPJPH belum dapat berfungsi sesuai amanat UUJPH. “Badan ini masih harus melewati tantangan yang berat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH belum siap untuk menerima dan melayani permohonan sertifikasi halal,” tukasnya.

Hal penting dan segera tetapi belum dilakukan oleh BPJPH saat ini antara lain ;

Sampai hari ini, belum ada satupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi, padahal kehadiran entitas ini sangat mutlak sebagai suatu entitas usaha yang akan melakukan Pemeriksaan atas produk yang diajukan permohonan sertifikasi halal. Lembaga ini wajib mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI, dimana syarat terbentuknya LPH harus terlebih dahulu memiliki minimal 3 orang Auditor halal yang telah disertifikasi oleh MUI, sesuai ketentuan UU JPH Pasal 14 ayat (2) huruf f.

BPJPH dan MUI wajib memformat standar sertifikasi auditor halal dan standar akreditasi LPH, agar tidak berjalan dibtempat, maka disarankan menggunakan standar Halal dan Sistem Jaminan Halal yang sudah ada dan berlaku saat ini. sehingga industri tinggal menyesuaikan.

Kepastian regulasi amat penting bagi dunia usaha, Pemerintah harus mengakhiri kegamangan pelaku usaha dan UKM yang akan mengajukan sertifikasi halal. Permohonan diajukan ke LPPOM MUI ataukah ke BPJPH mengingat sampai di bulan Mei, road map implementasi UUJPH masih belum jelas, sementara waktu terus berjalan.

Jatuh tempo masa mandatory sertifikasi semakin dekat yakni di bulan Oktober tahun 2019 yang dalm hitungan bulan hanya kurang lebih 4 bulan lagi.

Persiapan memasuki masa wajib sertifikasi yang ditandai dengan ‘labelisasi logo halal untuk produk halal dan informasi produk tidak halal berupa tanda tertentu dimulai Oktober 2019’, maka sosialisasi dan edukasi terhadap UU JPH harus benar-benar sampai kepada dunia usaha dan masyarakat. Karena hal ini akan berakibat hukum bagi pelaku usaha bila sampai batas waktunya tiba produk mereka belum bersertifikasi halal, maka Dunia Usaha akan terancam sanksi Pidana dan denda sekaligus sesuai Ketentuan Pasal 56 dan 57 UUJPH.

IHW juga menyampaikan harus adanya Ikhtiar yang perlu segera dilakukan adalah ;

1. Diperlukan upaya yang serius kordinasi lintas kementerian dalam rangka mempercepat lahirnya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

2. Membangun hubungan yang sinergis dan bekerja sama yang saling menguatkan antara kedua lembaga yang diberikan mandat utama oleh UU JPH, yakni BPJPH dan MUI.

3. Mendorong terbentuknya Lembaga Pemeriksa Halal dan segera mencetak Auditor halal yang selanjutnya dilakukan sertifikasi oleh MUI.

4. Sistem Jaminan Halal harus diformat dengan standar yang harus mengacu kepada MUI, karena standar Halal harus berkesesuaian dengan Fatwa MUI. Ingat saat ini ada 45 Lembaga Sertifikasi Halal Body (lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri) dari 26 Negara menjadikan MUI sebagai rujukan utama dan mereka selalu memintakan pengakuan (recognize) dari MUI yakni Negara-negara di kawasan Asia Pacific, Afrika Eropa dan Amerika. jadi harus dipertimbangkan untuk tetap menerapkan Sertifikasi Halal yang sudah baik tinggal penyempurnaan saja.

4. Tarif Sertifikasi Halal harus segera ditetapkan besaranya bagi Pelaku Usaha besar dan UKM agar industri dapat mengalokasi anggaranya.

5. Logo Sertifikasi Halal menjadi bagian yg sangat essensial dari sertifikasi Halal, karena berkorelasi dengan kepercayaan publik dan kenyamanan serta publict knowladge. Selama ini Masyarakat khususnya, umat Islam sudah merasa percaya dan nyaman dengan produk halal yang bersertifikat dengan logo MUI. Dan perubahan terhadap logo sertifikat halal disamping dapat berpotensi mengguncang kepercayaan publik juga sangat merugikan dunia Usaha karena harus mengganti dan ini investasi yang sangat mahal. karena hrs nengganti format kemasan serta perlunya sosialisasi.

6. Waktu, kepastian mengenai lamanya proses sertifikasi harus menjadi pertimbangan penting. katena dunia usaha memerlukan kepastian tapi disisi lain tetap harus menjaga ketentuan kesyarian sesuai dengan tujuan sertifikasi halal yakni, kepastian, kenyamanan, perlindungan, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan profesionalitas.

7. untuk kepastian bagi dunia usaha dan menjamin ketersediasn produk halal di pasar maka ketentuan Pasal 59 dan 60 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mutlak menjadi landasan, yaitu LPPOM MUI tetap menjalankan kewenanganya melakukan Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH menyatakan telah siapsebagai Badan Sertifikasi Halal di Indonesia.

BPJPH juga harus dapat membangun sistem dan menguji coba dengan sebaik-baiknya agar lebih memudahkan Pelaku Usaha yang akan mengajukan Sertifikasi Halal dan sistem perpanjanganya. Jangan sampai sistem yang baru malah menimbulkan keruwetan.

8. BPJPH strukturnya harus ada dari tingkat Pusat, Provinsi, kabupaten kota sampai tingkat Kecamatan sehingga dengan mudah Pelaku Usaha dan UKM dapat dilayani dalam permohonan sertifikasi halal

Peta jalan atau road map seperti di atas setidaknya harus sampai kepada dunia usaha dan masyarakat dalam waktu 4 bulan ini. Agar semuanya berkepastian dan terjaganya iklim usaha yang kondusif. Jangan sampai dunia usaha menjadi korban karena ketidaksiapan dari pemangku kewenangan. Ini yang harus dihindari. (Elwan)


Komentar Anda?