BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS PROVINSI

SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a.     bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;

b.     bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan melaksanakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;

c.     bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/ Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1.     Pasal   18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020     Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018           Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:    PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
  2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas.
  6. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut BPR Bahteramas Sultra adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  7. Bagian Keuntungan bagi pemerintah Kabupaten Buton Utara adalah bagian keuntungan bersih Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 2

  • Penyertaan Modal kepada BPR Bahteramas Sultra dimaksudkan sebagai upaya peningkatan permodalan;
  • Penyertaan Modal kepada BPR Bahteramas Sultra bertujuan:
  1. memperkuat kelembagaan;
  2. memperkuat ruang gerak Bank dalam melakukan ekspansi bisnis; dan
  3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

  • Besaran nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Bahteramas Sultra, ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tahapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Bahteramas Sultra, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUMBER DANA

 Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPR Bahteramas Sultra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 5

  • Pembagian keuntungan Penyertaan Modal dihitung secara proporsional antara Pemerintah Daerah dengan BPR Bahteramas
  • Besarnya pembagian keuntungan dari hasil Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi Pajak BPR Bahteramas
  • Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setor ke Kas Daerah pada setiap akhir tahun buku BPR Bahteramas
  • Pembagian keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

  • Bupati dapat menunjuk pejabat profesional dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyertaan Modal.
  • Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

  • Semua Penyertaan Modal yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Bahteramas
  • Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga

pada tanggal 22-2-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

 

Diundangkan di Buranga

pada tanggal 22-2-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (8/36/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya