BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a.    bahwa adaptasi perubahan iklim merupakan bagian dari pembangunan yang berwawasan lingkungan dan membutuhkan  manajemen risiko iklim secara efektif dan berkelanjutan;

b.   bahwa wilayah Kabupaten Buton Utara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;

c.    bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam memperkuat dan membangun strategi adaptasi perubahan iklim secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah, perlu menyusun Adaptasi Perubahan Iklim;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Perubahan Iklim;

Mengingat : 1.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun1945;

2.     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4690);

3.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020     Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5.     Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.33/Men.LHK/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
  2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
  7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
  8. Perubahan iklim adalah perubahan iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
  9. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak Perubahan Iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan.
  10. Dampak Perubahan Iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya Perubahan Iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
  11. Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim adalah kajian yang dilakukan pada wilayah dan/atau sektor spesifik untuk mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah dan/atau sektor spesifik terhadap potensi dampak iklim terhadap wilayah dan/atau sektor tersebut.
  12. Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat RAD-API adalah dokumen perencanaan adaptasi perubahan iklim yang berisikan landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan.
  13. Forum Adaptasi Perubahan Iklim Daerah yang selanjutnya disingkat FAPID adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Buton Utara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi terkait Adaptasi Perubahan Iklim di Daerah.
  14. Forum Koordinasi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah yang selanjutnya disingkat FKAPID adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan dan penyusunan dokumen RAD-API.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

 

BAB II

RENCANA AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 1

  • Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengurangi risiko Dampak Perubahan Iklim di Daerah.
  • Perencanaan pengurangan risiko yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RAD-API.
  • Penyusunan RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah Dampak Perubahan iklim;
  2. penyusunan kajian kerentanan, ketangguhan dan risiko iklim;
  3. penyusunan pilihan aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
  4. penetapan prioritas aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
  5. pengintegrasian aksi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan Daerah; dan
  6. penetapan rencana aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
  • Tata cara penyusunan RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 2

  • Penyusunan RAD-API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
  • Dalam rangka penyusunan RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati membentuk Tim.
  • Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  1. Perangkat Daerah terkait;
  2. perguruan tinggi;
  3. lembaga swadaya masyarakat; dan
  4. kelompok masyarakat.

Pasal 3

  • RAD-API ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.
  • RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimonitoring setiap tahun.
  • Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi implementasi RAD-API.

Pasal 4

  • Penyusunan RAD-API dilakukan dengan merumuskan :
  1. permasalahan;
  2. tujuan;
  3. strategi; dan
  4. monitoring dan evaluasi.
  • Ketentuan mengenai RAD-API ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

  • RAD-API yang telah disahkan dijadikan dasar bagi Perangkat Daerah sektor spesifik untuk menyusun rencana kerja tahunan.
  • Perangkat Daerah yang tidak menjadikan RAD-API sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan akan diberikan sanksi administrasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

  • RAD-API dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui program disetiap sektor.
  • Program sektor sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah program sektor yang telah dianggarakan oleh Perangkat Daerah.
  • Apabila program sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, Perangkat Daerah harus mengusulkan kembali program dimaksud untuk dianggarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 7

  • Program sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah program sektor yang menjadi program kerja tahunan Perangkat Daerah.
  • Program kerja tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati melalui Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  • Program kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diimplementasikan pada tahun berjalan.

Pasal 8

  • Implementasi program kerja Perangkat Daerah tentang Adaptasi Perubahan Iklim ditujukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap Perubahan Iklim.
  • Kemampuan adaptasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketangguhan masyarakat di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, air, transportasi dan kesehatan dalam menghadapi bencana akibat Perubahan Iklim.

Pasal 9

  • Implementasi program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
  • Pihak lain sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat.
  • Instansi pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instansi Pemerintah Pusat dan/atau Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan dibidang Perubahan Iklim.

Pasal 10

  • Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa penelitian dan pemetaan.
  • Penelitian dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemetaan Daerah rawan bencana.
  • Pemetaan Daerah rawan bencana ditetapkan pada Daerah rawan banjir, Daerah rawan longsor, Daerah rawan gelombang, Daerah rawan kekeringan Daerah rawan pangan dan bencana lainnya.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara implementasi RAD-API bagi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

  • Bupati wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-API.
  • Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim lintas instansi.
  • Tim lintas instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan melibatkan tim pakar.
  • Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pakar Perubahan iklim yang telah teregistrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 13

  • Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi implementasi RAD-API.
  • Indikator kinerja Aksi Adaptasi Perubahan Iklim meliputi indikator ketangguhan Daerah.
  • Kriteria ketangguhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kemampuan Daerah untuk berpartisipasi terhadap Perubahan Iklim.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator ketangguhan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

  • Monitoring terhadap indikator ketangguhan Daerah dilakukan secara periodik sekali dalam setahun.
  • Hasil monitoring menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Adaptasi Perubahan Iklim.

Pasal 15

  • Evaluasi kinerja Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi Daerah dibidang Adaptasi Perubahan Iklim.
  • Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
  • Evaluasi kinerja Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

FORUM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAERAH

Bagian Kesatu

FAPID

Pasal 17

  • Bupati membentuk FAPID Guna mendukung terciptanya keterpaduan penyelenggaraan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
  • FAPID berfungsi untuk:
  1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait Adaptasi Perubahan Iklim;
  2. memberikan sumbangan pendidikan dalam Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
  3. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
  4. menfasilitasi terselenggaranya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam implementasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
  • FAPID terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat.
  • Masa kerja dan kepengurusan FAPID selama 5 (lima) tahun.
  • FAPID melaporkan pelaksanaan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan ke DPRD.
  • Pembiayaan FAPID dibebankan kepada APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  • Ketentuan mengenai tata cara dan keanggotaan FAPID diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

FKAPID

Pasal 18

  • Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penyusunan dokumen RAD-API pada Perangkat Daerah, dibentuk FKAPID sesuai dengan tugas dan kewenangan.
  • Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi pemerhati lingkungan dan/atau masyarakat perwakilan.
  • Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

  • Bupati melaksanakan pembinaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
  • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

Pembinaan Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan melalui kegiatan:

  1. koordinasi;
  2. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
  3. pemberian, pelatihan dan penyuluhan;
  4. pemberian bantuan teknis;
  5. fasilitasi;
  6. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
  7. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

  • Pengawasan terhadap pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan oleh Bupati.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan aksi Adaptasi Perubahan Iklim diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 22

  • Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
  • Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui
  • FAPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggara Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

Pasal 23

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dapat berupa:

  1. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan akibat Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
  2. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
  3. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Adaptasi Perubahan Iklim.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

  • Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan oleh Dinas.
  • Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perguruan Tinggi, lembaga Penelitian dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 25

  • Pemberdayaan masyarakat dalam Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan melalui;
  1. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  2. pendampingan;
  3. pemberian bantuan modal;
  4. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
  5. penyediaan sarana dan prasarana.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam Aksi Adaptasi Perubahan Iklim diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Adaptasi Perubahan Iklim bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  2. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga

pada tanggal 22-2-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

 

Diundangkan di Buranga

pada tanggal 22-2-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG ADAPTASI PERUBAHAN

IKLIM : (5/33/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

 

  1. UMUM

Perubahan Iklim telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. di berbagai wilayah di dunia. Perubahan Iklim akibat pemanasan global (global warning) adalah akibat dari akumulasigas rumah kaca yang sebagian besar dihasilkan oleh industrialisasi, transportasi, kebakaran hutan, dan deforentasi. Sehingga, iklim merupakan salah satu elemen dasar untuk memahami fenomena alam dan perkembangan peradapan sepajang sejarah.

Perubahan Iklim menentukan sebagian besar modifikasi alam dan budaya manusia, karena umat manusia harus beradaptasi dengan perubahan kondisi yang kadang menjadi elemen penting yang dapat meningkatkan atau mengancam eksistensinya. Serangkaian perubahan dalam struktur dan komposisi bumi sudah terjadi sejak pembentukanya sebagai salah satu planet dalam tata surya sampai saat ini. Perubahan ini mempengaruhi seluruh bagian utamanya yakni atmosfer, hidrosfer, geosfer dan biosfer.

Perubahan Iklim merupakan gejala alam yang sulit untuk dihindari dan sudah dirasakan dampaknya. Terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan program Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan serta meningkatkan ketahanan (resilience)  masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim memiliki tujuan akhir agar tercipta sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap Perubahan Iklim yang terjadi saat ini.

Pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim diharapkan dapat mengurangi kerentanan saat ini, sehingga tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memahami kebutuhan mereka. Hal ini diperlukan  karena perubahan iklim akan mempengaruhi dan berdampak pada semua aspek dari pembangunan setiap sektornya, termaksud juga wilayah Kabupaten Buton Utara.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Perubahan Iklim bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR