Kuasa Hukum Lolok Trivianto, Erdi Djati Soemantri (Tengah) saat menunjukkan alat bukti. Kris

KOTA CIREBON.- Penegakkan hukum pada kasus dugaan korupsi hilangnya pompa air Riol yang menyeret Lolok Tivianto Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon mendapat sorotan tajam dari kuasa hukumnya.

Pasalnya, apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon terindikasi sebagai bentuk illegal Corruption karena patut diduga ada kepentingan politik, kepentingan penguasa dan kepentingan lainnya.

“Apa yang dilaksanakan sekarang saya melihatnya sebagai bentuk illegal corruption. Dimana seharusnya aturan yang ditetapkan disimpangkan dengan maksud tertentu,” ujar Kuasa Hukum Lolok Trivianto, Erdi Djati Soemantri saat konferensi pers, Senin (26/9/22).

Tindakan seperti ini, lanjut Erdi, merupakan kejahatan korupsi yang lebih dari jahat dari pejabat yang korupsi. “Kalau menyimpang, aparat penegak hukum bisa dikatakan bahkan masuk ke dalam illegal corruption,” tegasnya.

Mengapa demikian, karena pihaknya mempunyai bukti-bukti kuat bahwa apa yang dituduhkan kepada kliennya tidak berdasarkan fakta yang ada.

Erdi menguraikan, dalam penetapan tersangka terkait penjualan aset air limbah PDAM Tahun Anggaran  2018-2019 kliennya saat itu tidak ada di BMD.

“Aset tersebut saat diserahkan ada panitianya dan Lolok disitu dan tidak menjadi bagian serta nilainya seperti yang dikatakan pihak termohon hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp 21 miliar,” bebernya.

Baca Juga : https://inapos.com/sidang-praperadilan-kasus-riol-keluarga-llk-pertanyakan-penahanan-suaminya/

Selanjutnya pada surat yang dikeluarkan Inspektorat Kota Cirebon pada tanggal 1 Agustus 2022 menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara akibat yang ditimbulkan dari hilangnya pompa air Riol alias nol.

“Jadi apa yang dilakukan kepada Lolok menjadi pertanyaan keluarga. Selama ini kami diam dan kami pertanyakan kerugian negara Rp510 juta dari mana?. Mirisnya dikatakan oleh jaksa, bahwa kerugian negara bukanlah materi pokok, itu sangat sangat tidak berdasar,” lugasnya.

Tak hanya itu, sambung Erdi, pihaknya sudah melaporkan kasus ini kepada dua lembaga berwenang yakni, KPK dan Komisi III DPR RI apa yang terjadi dalam penegakan hukum di Kota Cirebon.

“Kami telah melaporkan diri ke KPK dan Komisi III DPR RI. Apa yang menjadi bukti akan kami kirimkan dokumennya yang saat ini sedang disusun,” pungkasnya. (Kris)