Pemkab Cirebon Gelar Sosialisasi JKN KIS Bagi Honorer

0
409

KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama BPJS gelar Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai langkah upaya untuk membantu Kesehatan Nasional serta keikutsertaan dalam Program Tersebut bagi Pekerja Honorer Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang bertempat di Aula Pemkab Cirebon, Senin (28/1).

 

Terkait rencana JKN-KIS yang paling membanggakan ialah mensyaratkan minimal di tiap Kabupaten Dan Kota harus ikut serta dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Hingga di angka 50 persen.

Menurut Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Sugeng Raharjo mengungkapkan, jika di Kabupaten Cirebon sendiri sudah mengikut sertakan dalam program tersebut sampai melebihi 90% untuk keseluruhan masyarakat maupun pegawai.

“Pencapaian ini kami mendapatkan UHC (Universal Head Corporation) AWARD Pada bulan Mei di Tahun 2018 padahal yang di minimalkan hanyalah 50% dari pencapaian BPJS itu sendiri,” ungkap Sugeng.

Ia menargetkan bahwa Program keikutsertaan dalam JKN-KIS harus bisa mencapai angka 100 persen, ini sebagai bagai upaya kesadaran tinggi kepada masyarakat dalam hal kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mendorong untuk program ini.

“Karenanya ini sangat membantu untuk Kesehatan di satu sisi dengan iuran yang relatif terjangkau tapi mendapatkan kualitas jaminan Pengobatan yang baik,” jelasnya.

Lebih lanjut Sugeng manambahkan, Data dukungan Pemerintah terkait BPJS masyarakat dan kepedulian terhadap sektor kesehatan masyarakat Cirebon, sudah bisa dirasakan kepada masyarkat menengah kebawah, dengan 301.000 penerima bantuan ditahun 2018 dan 330.000 ditahun 2019, jika dinominalkan mencapai 91,2 milyar.

“Para pegawai kususnya di Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dari data yang ada untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) hanya di tarik 2% dan Pemerintah Daerah akan membuat MOU Terkait Pembayaran kepada Pegawai Honorer agar bisa didata semua,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kabupaten Citebon Ansharuddin mengatakan, batas pembayaran BPJS terhitung dari tanggal 1-30 harus sudah dibayar, jika melebihi batas waktu, kartu akan di nonaktifkan, tapi jika telat pembayaran dan sudah membayar kartu akan di aktifkan kembali.

“Jika dalam pembayaran sempat menunggak akan mendapatkan sanksi, dan sanksi tersebut jika dirawat inap dikenakan sanki 2,5% dari biaya inap, jadi lebih baik jangan sampai nunggak,” ujarnya.

Ia sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah menjalankan Amanat Undang-undang dan bukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memiliki kepedulian Terhadap Jaminan Kesehatan Karyawan.

Ia menambahkan, Pada Tahun ini Pemerintah akan mencanangkan 3% untuk anggaran BPJS dan 2% dari UMK masyarakat. Dan di tahun ini juga akan di daftarkan ke seluruh karyawan honorer, dan dibuatkan MoU. “Semoga di awal Februari Program ini akan segera di realisasikan,” paparnya.

Terkait program Mobile JKN-KIS, Ansharuddin mengatakan program ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan kemudahan Akses dan tidak perlu repot mengantri di Kantor untuk mutasi, seperti halnya mutasi data, mutasi faskes, mutasi alamat, serta pengecekan pembayaran dll. Dan di Mobile JKN juga ada KIS Digital.

“KIS Digital ini berfungsi sebagai pengganti Kartu Manual dikala Kartu KIS tidak terbawa, Bisa di tujukan lewat Digital KIS,” pungkasnya. (Alfan)