Ade Riyaman

CIREBON,- Posisi Sekretaris Daerah yang dijabat oleh Dr.H.Hilmy Riva’i M.Pd terus menimbulkan polemik dan terus menjadi bahan diskusi baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun beberapa aktivis Kabupaten Cirebon.Hilmy yang dilantik Bupati Cirebon Drs.H.Imron Rosyadi, M.Ag pada 2 September 2022 lalu ini merupakan mantan Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Tasikmalaya dan berdasarkan informasi yang berhasil digali, Hilmy adalah sahabat Bupati Imron.

Hilmy Riva’i

Ade Riyaman, aktivis Cirebon yang juga memimpin LSM Rakyat Cirebon Anti Korupsi (Racak) menyampaikan kepada inapos, beberapa persoalan dalam pemilihan Sekda Kabupate Cirebon.

“Dimulai dari proses seleksi Sekda yang terkesan terburu-buru. Aturan yang dipakai delam proses seleksi itupun entah itu aturan dari Kemenpan RB nomor berapa ataukah dari apa? Saya juga masih belum yakin karena minim informasi dan prosesnya pun terkesan tidak adanya transparansi publik, entah itu dari mulai pendaftaran sampai kepada hasil sampai kepada ekspos. Beberapa tahapan pun ya kita sebagai publik, ya tidak tahu proses proses seperti itu. Nah terkesan dipaksakan ya itu karena apa satu minimnya peserta. Padahal banyak kepala dinas lain yang lebih senior dan notabene sudah mondar mandir ke dinas di wilayah Kabupaten Cirebon cukup laman tetapi kenapa mereka takut untuk mendaftar, ini suatu pertanyaan besar apakah ada intervensi dari Bupati ataukah ada tekanan dari pihak lain,” papar Ade pada Rabu (28/9/2022).

Hilmy pun, lanjut Ade masih baru berada di Kabupaten Cirebon yaitu baru dua tahun menjadi pejabat di Kabupaten Cirebon dan merupakan rekan sejawat Bupati Imron saat Imron masih berdinas di Kantor Kemenag Provinsi Jawa Barat.

“Berarti memang patut diduga ada unsur orang dekat, bukan berdasarkan seleksi prestasi. Memang secara aturan tidak keharusan seorang Sekda itu harus pernah menjadi Camat yang pernah memimpin wilayah teritorial, dia harus senior di lingkungan ASN setempat, dia yang paham sistem keuangan. Namun seorang Sekda harus paham tentang topografis wikayah Kabupaten Cirebon, karena dia yang akan menjadi ketua Tim APD. Namun Hilmy, apa sih pengalamannya ? Dia hanya pernah di salah satu departemen agama dan pernah ikut open bidding di beberapa tempat pun tidak lolos. Jelas Hilmy jika menurut kacamata kami sebagai pengamat kebijakan publik bahwa Hilmy tidak punya prestasi apapun. Kalau begitu, sudah tidak perlu berpura-pura ada open biding dan langsung saja pilih Hilmy dari awal,” tekannya.

ADE melanjutakan, salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya benturan kepentingan (Conflict of Interest) yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

“Salah satu sumber penyebab benturan kepentingan adalah Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya dan sudah bukan rahasia lagi bahwa Hilmy dan Imron mempunyai hubungan pertemanan sejak lama, apakah ini tidak dapat menimbulkan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi,” lanjutnya.

Dirinya berharap, dengan posisi Sekda sesuai aturan yang ada maka akan tercipta budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara, menegakkan integritas serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

“Jika penanganan benturan kepentingan tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi potensi fraud bahkan korupsi, karena situasi benturan kepentingan merupakan entry point menuju terjadinya penyimpangan dan pelanggaran,” tutup Ade pula.

Dari hasil penelusuran terkait latar belakang Hilmy, redaksi menemukan beberapa kejanggalan. Bahwa Himy saat masih menjabat Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, mendapat nilai merah dacatatan buruk yaitu tidak pernah melaporkan kegiatan kepegawaian di lingkungan BKPSDM, hingga patut dicurigai saat dirinya menjabat sebagai Sekda pun tatanan kepegawaian Kabupaten Cirebon dapat bermasalah. (Cep’s).