0 3 min 6 tahun

Inapos, Jakarta.- Memasuki empat tahun Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU tersebut belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menganggap sejak 17 Oktober 2014 UU JPH diundangkan sampai saat ini belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat serta belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha dan percepatan industri halal di tanah air.

“Kita tertinggal dari Malaysia, Singapura bahkan Thailand,” ungkap Ikhsan dalam sambutannya pada Seminar ‘Mandatory Sertifikasi Halal oleh BPH JPH di Hotel Green Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/04/18).

Kondisi seperti ini dianggapnya menunjukkan kurang seriusnya perhatian pemerintah terhadap industri halal dan ketersediaan produk halal sesuai harapan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terlihat gamang untuk melaksanakan sistem jaminan halal sesuai perintah undang-undang.

Selain itu, kata Ikhsan, Peraturan Pemerintah (PP) jaminan produk halal sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang tak kunjung terbit menjadikan tidak berfungsinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sementara Ihksan melihat, sampai saat ini belum lahir satu pun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena syarat terbentuknya LPH terlebih dahulu memiliki auditor halal yang telah disertifikasi oleh MUI.

Ikhsan menyebut dari 1.700-an auditor yang ada saat ini adalah dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan, obatan-obatan dan Pangan MUI (LPPOM) yang dihasilkan selama 29 tahun.

Menurutnya, BPJPH dan MUI hingga kini belum rampung merumuskan standar akreditasi bagi LPH dan sertifikasi bagi auditor halal pasca diundangkannnya UU JPH. “Keadaan ini teramat serius guna menjawab apakah mandatori sertifikasi halal dapat dijalankan sesuai amanat UU JPH,” pungkasnya.

Serta, tidak perlu juga harus menunggu karena UU JPH telah cukup memberikan instrumen untuk mengantisipasi keadaan demikian, yakni melalui skema yang telah disiapkan pembuat Undang-Undang, yakni menunjuk Pasal 59 dan 60 UU JPH.

Menurut dia, tarik-menarik kepentingan antara kementerian terkait dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menyebabkan terhambatnya penerbitan PP. Namun, pembahasan PP tidak perlu dihawatirkan berlebihan yang justru akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 dan berimplikasi pada penerapan sistem jaminan halal di Indonesia.

“UU JPH telah memiliki exit close untuk mengantisipasi keadaan ini. Hanya diperlukan sikap yang jelas dari pemerintah agar tidak menimbulkan keraguan bagi dunia usaha dan industri, apakah mandatory sertifikasi halal dapat dijalankan melalui BPJPH pada saat ini atau sementara tetap dilakukan olhe LPPOM MUI,” ungkapnya. (Elwan)