Pembangunan Bendung Kuningan Tertutup, Ada Apa..

0
498

KOTA CIREBON,- Pembangunan Bendung Kuningan yang memakan biaya ratusan miliyar rupiah dengan menggunakan anggaran negara, begitu tertutup untuk diketahui informasi pembangunannya. Para pemburu berita serta Sosial Kontrol (LSM) tidak diijinkan meliput dan mencari informasi sampai sejauh mana progres pembangunannya.Ketatnya aturan yang diterapkan, menjadi soal dan pertanyaan besar bagi beberapa awak media serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kepada Inapos, Muhammad Sugiman (Giman-red) Sekretaris Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) cabang Kota / Kabupaten Cirebon mengeluhkan ketatnya aturan tersebut.

“Pembangunan bendungan di kabupaten Kuningan tersebut, patut dipertanyakan. Ada apa sebenarnya yang terjadi, mengapa wartawan sulit sekali menggali informasi tentang jalannya proyek sudah sejauh mana. Proyek itukan menggunakan uang negara, uang rakyat, yang artinya rakyat harus tahu jalannya atau progres proyek sudah sejauh mana. Dan siapa yang bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi pembangunan bendung Kuningan, kalau bukan media,” ungkap Giman kepada Inapos, Sabtu (05/05/2018) melalui saluran teleponnya.

Lanjut Giman, dirinya mencurigai bahwa pembangunan bendung tersebut sarat masalah.

“Jika kami awak media dipersulit, berarti kecurigaan dan isu yang beredar luas bahwa didalam proyek yang dikerjakan PT. Wijaya Karya (Wika) dan PT. Brantas Adi Praya sarat persoalan yang bisa menjurus kepada kerugian negara. Seperti informasi yang kami dapat bahwa, ada pembangunan bronjong yang saat ini bronjong tersebut sudah hampir rusak. Ada informasi pula bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Nah, bagaimana kami tidak berpikir negatif jika kita tidak boleh masuk kedalam proyek untuk mencari keseimbangan informasi,” tanya Giman.

Menurutnya aturan yang diterapkan pada peoyek tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999.

Apa yang disampaikan Sekretaris KWRI tersebut dikeluhkan pula oleh Aritonang salah satu wartawan media mingguan dan online nasional.

“BBWSCimanCis telah melanggar UU Pers No. 40 tahun 1999, karena telah mempersulit kami insan pers untuk melakukan liputan. Kami telah mengikuti aturan yang diterapkan dengan membawa surat ijin memasuki lokasi proyek dari Sekretaris BBWSCimanCis tapi tetap tidak diperbolehkan masuk ke lokasi,” tegas Aritonang, Jum’at (04/05/2018) kepada Inapos.

Lebih lanjut Aritonang juga menjelaskan bahwa,  dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

“Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halanhan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pers,” lanjut Aritonang dengan nada keras.

Dipersulitnya LSM masuk pun diakui oleh Ketua Umum Lembaga Analisis Masyarakat Madani Pemersatu (Lammpu) Sailan SR saat ditanyakan kebenaran persolan ini melalui pesan Whatsappnya.

“Betul. Tidak apa-apa karena itu hajat mereka,” jawab Sailan.

Ketika ditanyakan bagaimana tanggapannya, Sailan bungkam.

Pihak BBWSCimanCis yang diwakili oleh Cakra Sose Putra. Amd Pelaksana Tehnik (Peltek) mega proyek tersebut saat ditanyakan tanggapannya melalui pesan Whatsapp membantah tudingan itu.

“Kita sudah duduk bareng dengan mereka dan telah menjelaskan segalanya. Tidak benar jika kami menutup-nutupi informasi,” jawab Cakra singkat, Sabtu (05/05/2018).(Cep’s)