Pembakaran Bendera Tauhid, Panglima FSI: Ketum PBNU Harus Bertanggung Jawab

0
398

Inapos, Jakarta.- Insiden pembakaran sebuah bendera yang berkalimatkan tauhid terjadi saat gelaran Hari Santri Nasional (HSN) di Alun-alun Limbangan, Senin (22/10) pagi.

Pembakaran bendera berkalimat tahuid oleh anggota Banser menuai reaksi besar, baik itu di seluruh wilayah Indonesia bahkan di dunia. Banyaknya ormas Islam menyatakan sikapnya atas kejadian tersebut, selain itu juga ada yang melakukan aksi dalam bentuk protes.

Tak terkecuali ormas Forum Syuhada Indonesia (FSI) yang sangat militan saat melihat sebuah fakta kejadian adanya penistaan ataupun pelecehan dalam sebuah agama. Seperti diketahui, lahirnya FSI ketika itu saat seorang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok melakukan penistaan agama dalam kunjungannya ke Pulau Seribu 2016 silam.

Melihat kejadian yang serupa di Garut yang dilakukan oleh Banser, Panglima FSI Diko Nugroho mengatakan, Inalillahi wa inailaihi rojiun, dihari Santri ada penodaan perilaku juga sikap terhadap simbol-simbol tauhid, yaitu ada lafadz kalimat syahadat yang ada di sebuah bendera yang entah itu bendera apa, tetapi saya meyakini bendera tersebut berkalimat tauhid.

“Ketika ada orang melakukan penistaan, perusakan dan pembakaran ini menjadi sebuah momok bagi Islam bukan hanya di Indonesia melainkan dunia. Sebab, dengan ikatan syahadat itu ukhuwah Islamiyah di dunia terbangun dan terikat,” ucap Diko kepada Inapos.com, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/18).

Ketika simbol itu diganggu, dirusak dan dilecehkan. Jadi siapapun, yang mengaku jati dirinya sebagai Islam, yang beriman kepada Allah akan merasa terusik dan terganggu.

Ia juga menghimbau, “kepada siapapun oknum pelakunya yang telah membakar kalimat tauhid tersebut, untuk meminta maaf melalui media secara nasional dan internasional. Secara organisasi, saya meminta khusus kepada KH. Aqil Siradj selaku Ketua Umum PBNU yang bertanggung jawab terhadap badan koordinasi Banser, agar memberikan keterangan terkait insiden tersebut, agar tidak menjadi polemik,” imbuh Diko.

Karena hal yang menyangkut simbol-simbol agama berdampak bobot konfliknya menimbulkan reaksi yang besar, agar ini menjadi pelajaran bagi siapapun. Sangat jelas itu adalah kerangka syariah dan ajaran Islam yang lain, simbol tersebut seharusnya dijaga kesuciannya juga otoritas kemurniannya, agar semua pihak tidak mempermainkan ini sebagai media politik.

“Aparat juga harus secara terbuka dalam menangani kasus seperti itu, apabila hal itu tidak dijalankan. Maka kami akan membicarakan persoalan tersebut bersama seluruh ormas lainnya untuk menyatakan sikap. Saya menduga, ada aktor intelektual yang harus bertanggung jawab baik secara institusi ataupun organisasi,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Wiranto yang menyampaikan, pembakaran bendera tauhid agar tidak dimanfaatkan oleh HTI. Diko menilai, soal pernyataan Wiranto sebagai pemerintah, sebaiknya jangan buat gaduh soal adanya HTI di insiden pembakaran bendera, itu ‘Hoax’. “Bahwa pemerintah harus jujur di republik, bahwa kasus ini ada oknum ormas yang tebar kebencian terhadap simbol-simbol tauhid. Karena insiden itu terencana, sebab dengan suka cita juga di iringi nyanyian (mars Ya Wal Wathon) saat proses pembakaran,” sambung Diko.

Kami juga sangat mensuport kawan-kawan yang lebih dulu bergerak di wilayah Garut, saya juga berharap wilayah lain melakukan hal yang sama, sebab simbol Islam tidak hanya di Garut. (El)