Pemanggilan UBN, Bernuansa Politik

0
238

JAKARTA,- Informasi akan dipanggilnya Pendiri GNPF Ulama, Ustd. Bachtiar Nasir (UBN) oleh Bareskrim Mabes Polri mendapat respon Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Din Syamsuddin.
Din mengaku kaget mendengar kabar Bachtiar Nasir dipanggil Bareskrim Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). Dirinya yakin UBN tak bersalah dan akan kooperatif dengan pihak kepolisian.

“Saya yakin Ustaz Bachtiar Nasir yang kebetulan adalah Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, sebagai warga negara yang baik akan memenuhi panggilan tersebut. Dan saya pastikan bahwa Dewan Pertimbangan MUI akan mendukung dan mengawalnya. Kami pun berkeyakinan bahwa Ustaz Bachtiar Nasir tidak bersalah,” tuturnya kepada media. Selasa (7/5/2019).

UBN merupakan Wakil Sekretaris Wantim MUI. Untuk itu Din meminta Polri untuk mendalami soal tradisi yayasan keislaman dalam hal penggunaan dana. Dia mengatakan penggunaan dana sebuah yayasan berdasarkan mandat umat selaku penyumbang dana.

“Polri perlu menyelami tradisi di perkumpulan atau yayasan keislaman, bahwa dana yang dikumpulkan oleh sebuah yayasan, sesuai mandat umat penyumbang, boleh jadi dipergunakan tidak secara ketat sesuai sifat yayasan, tapi untuk kepentingan lain selama masih berada dalam kepentingan dakwah Islamiyah,” bebernya.

Semua pihak, lanjut Din, mendukung penegakan hukum secara berkeadilan. Dia mendengar kasus yang dihadapi UBN merupakan kasus lama yang terkait aksi 411 dan 212.

Din kemudian melihat pemanggilan UBN bernuansa politik. Dia mengingatkan Polri untuk menegakkan hukum secara adil dan memperhatikan situasi kehidupan masyarakat.

Pemanggilan UBN, kata dia, berdimensi politik terkait prakarsanya menyelenggarakan Ijtima’ Ulama baru-baru ini, saya kira sangat kentara. Maka oleh karena itu, pemanggilan tersebut akan mengundang reaksi dari para pendukungnya, dan itu hanya akan menambah bensin terhadap api yang sudah menyala.

“Seyogyanya Polri bijak dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan suasana dalam kehidupan masyarakat,” ungkapnya. (Cep’/Net)


Komentar Anda?