PB HMI Pertanyakan RUU KPK Menguatkan Atau Melemahkan

0
49

Jakarta.- DPR RI menggulirkan usulan pembahasan Revisi UU (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa akhir jabatannya yang tersisa kurang dari sebulan. Mereka akan purna tugas tepat pada 30 September 2019.

Revisi ini dianggap akan mengamputasi kewenangan komisi anti rasuah tersebut. Hal itu mendapat sorotan publik secara luas, tak terkecuali Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (Kabid PTKP) Akmal Fahmi mengatakan, RUU yang saat ini sedang digodok oleh DPR, ada beberapa poin yang justru melemahkan lembaga anti rasuah.

“Harusnya ada komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Apabila RUU berguna untuk menguatkan KPK, justru itu dipersilahkan. Tetapi apabila RUU itu untuk melemahkan KPK, akan menjadi preseden buruk bagi keadilan hukum terlebih dalam penindakan kasus korupsi,” kata Akmal saat ditemui di wilayah Manggarai, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Dirinya melihat ada 15 poin yang bertentangan dengan putusan MK. Dengan adanya RUU yang sedang digodok oleh DPR saat ini justru ingin melemahkan KPK. Bahkan sampai saat ini juga kami belum mendapat pernyataan dari Presiden mengenai RUU KPK, sebab Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengesahkan RUU KPK.

“Kami menyayangkan lembaga yang masih dapat dipercaya oleh publik, mendapat tekanan atau bahkan intervensi terhadap lembaga pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Ia menilai, KPK sampai saat ini sudah bekerja semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus korupsi. Namun, kini malah dibatasi ruang geraknya.

Dalam penyeleksian calon pimpinan KPK, berkaitan dengan RUU yang sedang digodok. Akmal menyatakan secara garis besarnya nantinya akan berimbas pada pimpinan KPK kedepan. “Masyarakat yang terwakili dalam menjadikan sebuah negara lebih baik pastinya berharap kepada KPK dalam menindak kejahatan korupsi,” sebutnya.

Ditanyai mengenai kinerja KPK, Akmal juga menyoroti KPK lebih sering mengungkap dalam kasus OTT saja. “Padahal banyak juga dari elemen masyarakat baik itu Ormas, LSM, Mahasiswa dan kelompok lainnya melaporkan kasus-kasus korupsi dari berbagai daerah. Tetapi KPK tak mampu mengungkap lebih dalam kasus yang menjerat para pejabat,” tukasnya. (Elwan)


Komentar Anda?