Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. (Foto dok. red)

INAPOS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 34 orang pejabat di Pemerintah Kabupaten Pemalang, termasuk Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, dalam operasi tangkap tangan atau OTT, Kamis (11/8/2022) yang lalu.

Ketua KPK, Firli Bahuri di kantornya Jakarta, Jumat, (12/8) mengatakan, dari 34 orang tersebut, KPK menetapkan sebanyak 6 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Pemalang, Jawa Tengah.

Enam orang tersebut adalah MAW (Bupati Pemalang), AJW (swasta/Komisari PDAU), SM (Pj Sekda Pemalang), SG (Kepala BPBD Pemalang), YN (Kepala Diskominfo Pemalang) dan MS (Kepala Dinas PUTR Pemalang).

Kasus yang menjerat enam tersangka tersebut adalah dugaan adanya pemberiaan hadiah atau janji berupa sejumlah uang dari para pejabat pemerintah di Pemalang dan pihak lainnya kepada Mukti Agung Wibowo.

Dalam kasus tersebut KPK menyita barang bukti sejumlah uang dengan total sebanyak Rp 6,1 miliar yang diduga uang hasil tindakan pidana korupsi atau jua beli jabatan.

Sebagai pemberi, SG, SM, YN, MS disangkakan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan MAW dan AJW yang merupakan penerima disangkakan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah No 20 tahun 2021 perubahan atas No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Enam orang tersebut akan ditahan di tempat tepisah. Bupati AW di rutan Gedung Merah Putih KPK, AJW di Rutan Kavling C1 Gedung KPK.

Sedangkan empat tersangka lain yang merupakan pemberi, ditahan di pomdam Jaya Guntur.

Ironisnya, Kabupaten Pemalang termasuk 6 kota termiskin di Jawa Tengah, dengan persentasi terbanyak yakni 16,56 % hidup dalam kemiskinan (suber: BPS Jawa Tengah).

Parahnya, ini bukan kali pertama para pejabat kabupaten termiskin di Jawa Tengah tersandung kasus korupsi. Di Banjarnegara Bupatinya, Budi Sarwono, (periode 2017-2021) tersandung kasus korupsi menerima suap gratifikasi dinas PURR Kab. Banjarnegara dipenjara 8 tahun, di Wonosobo, Bupatinya Trimawan Nugrohadi (periode 2000-2005), tersandung korupsi buku pengajar, di vonis 5 tahun penjara, Bupati Kebumen (periode 2016-2018) Muhammad Yahya Fuad, korupsi menerima suap/ fee dari sejumlah proyek dan divonis 4 tahun penjara, Bupati Brebes (periode 2002-2010) dipenjara 2 tahun atas kasus dana proyek pembangunan pasar dan Bupati Purbalingga, Tasdi (periode 2016-2018) divonis 7 tahun penjara karena kasus proyek Islamic Centre. (er)