Pakar Energi: Tata Kelola Energi di Indonesia Masih Gusra-gusru

Pakar Energi: Tata Kelola Energi di Indonesia Masih Gusra-gusru

JAKARTA, INAPOS- Tata kelola energi Indonesia masih belum substainable (berkelanjutan) dan belum mendapat perhatian, karena sifatnya masih gusra-gusru. Tidak terencana dan terimplementasi dengan baik.

“Kadang-kadang perencanaannya A, nanti implementasinya bisa Z. Ini sebagi bentuk yang kita sebut substainable-nya tidak jalan. Misalnya harga minyak bumi melambung, kita uda bingung. Kita mau buat apa?” Dan kadang-kadang keluar peraturan yang begitulah,”kata Pakar Energi dan Perminyakan, Suryadarma  di Sriwijaya Center, Jalan Sriwijaya 1/35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).

Dia mencontohkan, ketika krisis listrik ada blackout, karena kekurangan supply dsb,yang terjadi adalah gusragusru. Walaupun sebetulnya Pemerintah  sudah membuat perencanaan, yaitu Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik secara nasional. Tetapi begitu diimplementasikan, lain lagi.

Menurut Surya, dalam banyak hal energi yang sustainable (berkelanjutan) ini menjadi penting. Bagi Indonesia hal itu adalah sebuah keniscayaan yang mudah untuk dilaksanakan.

“Karena kita Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki semua sumber daya energi. Ada minyak, ada gas bumi, batubara, dan ada energi terbarukan (6 cluster). Sementara negara lain tidak ada yang selengkap Indonesia,”jelasnya.

Indonesia tidak bisa dikatakan memiliki energi yang melimpah, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri apabila itu dikelola dengan baik.

“Oleh karena itulah masalah ketahanan energi menjadi penting. Sementara masalah kedaulatan energi belum sepenuhnya dilakukan,”ungkap Surya.

Dari aspek negara (UU/Peraturan), kata Surya sebetulnya sudah ada perbaikan yang signifikan, dari sejak Indonesia merdeka, karena belajar dari beberapa kali krisis.

Krisis tahun 1973 harga minyak mencapai 150  Dolar AS. Saat itu keluarlah kebijakan KUBE (Kebijakan Umum Bidang Energi).

Namun yang menjadi persoalan kata Surya, antara kebijakan dan implementasi terhadap kebijakan tersebut biasanya ada jalur kiri dan jalur kanan. Itulah  yang menjadi persoalan.

“Kita tidak konsisten dan konsekwen melaksanakan semua kebijakan. Karena itu orang akan salah kalau mengatakan kita tidak berdaulat terhadap energi. Itu salah. Kita berdaulat, tetapi kita tidak melaksanakan kedaulatan itu dengan konsisten dan konsekwen,”pungkas Surya.

Sementara itu, Pakar Energi dan Kelistrikan Ali Herman Ibrahim, mengatakan, bahwa kedaulatan energi sama artinya menciptakan tersedianya energi.

Menurutnya, harus diciptakan tersedianya energi yang andal, cukup dan berkelanjutan untuk pembangunan nasional dan kehidupan yang lebih layak bagi rakyat.

Untuk itu dia berharap jika Prabowo – Sandi terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mewujudkan kedaulatan energi nasional menjadi cita-cita yang utama.

Kondisi ketersediaan energi saat ini separuhnya masih impor. Misalnya yang terjadi pada BBM dan LPG. Padahal, ketersediaan gas alam di Indonesia cukup banyak. Anehnya, keluhan kekurangan pasokan sering terjadi.

Kekurangan pasokan, masih menurut Ali, bukan hanya terjadi pada gas alam, juga terjadi pada  pasokan listrik yang berdampak juga pada naiknya tarif listrik.

Pada kesempatan yang sama, Pemerhati masalah Energi Ir. Fathor Rahman Msc, menyayangkan Presiden Jokowi yang tidak mengambil pengalaman atas tantangan-tantangan berat masalah energi sebelum-sebelumnya sebagai tantangan berat dari perekonomian nasional.

“Akibatnya, selama 4 tahun berkuasa masyarakat sama sekali tak merasakan dampak enaknya dari pemanfaat sumber energi,”pungkasnya.(red)

 

 

 


Komentar Anda?