INAPOS, BEKASI.- Keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak agar mendapatkan pendidikan yang layak semakin dipersulit dengan adanya biaya tambahan di sekolah negeri.
Di SDN Pantai Makmur 01, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, orang tua murid harus merogoh kocek dalam-dalam untuk berbagai kebutuhan yang seharusnya tidak dikenakan biaya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang menjamin pendidikan dasar tanpa biaya.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Orang tua murid di SDN Pantai Makmur 01 harus membayar sejumlah biaya, termasuk pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS).
Salah satu orang tua murid, NA, mengeluhkan bahwa ia harus membayar Rp. 250 ribu untuk berbagai kebutuhan sekolah anaknya yang baru masuk kelas satu.
“Untuk makan saja sulit, apalagi harus bayar buku dan kebutuhan lainnya,” keluh NA pada Senin (19/8/24).
Selain NA, TN, seorang wali murid kelas empat, juga mengungkapkan hal yang sama. Ia harus membayar Rp. 165 ribu untuk delapan buku LKS.
“Bayarnya gak boleh dicicil, dan harus langsung ke guru kelas,” ungkapnya sambil menunjukkan bukti transfer pembayaran.
Kepala Sekolah SDN Pantai Makmur 01, Muktasid Billah, tidak menampik adanya penjualan modul atau LKS di sekolah tersebut. Ia menjelaskan bahwa biaya untuk sampul raport dan foto raport dikenakan karena tidak termasuk dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, orang tua merasa terbebani dengan biaya tambahan tersebut, apalagi untuk keluarga kurang mampu.
Praktik ini menimbulkan pertanyaan besar tentang implementasi kebijakan wajib belajar tanpa biaya, terutama di sekolah-sekolah negeri yang seharusnya memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua kalangan. (Ferry)
