Ono Bantah Tuding Kebijakan Susi Akibatkan Kapal China Masuk

0
554

INAPOS, JAKARTA,- Memanasanya persoalan laut Natuna berimbas pula pada hubungan mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti dan Ono Surono anggota DPR RI dari fraksi PDI-P.

Memanas hubungan keduanya terjadi di media sosial Twiiter dengan berujung di blokirnya akun Ono oleh Susi akibat judul berita disalah satu media online.

Judul tersebut yaitu Ono Surono : Kapal China Masuk Indonesia Karena Kebijakan Susi

Susi pun dalam cuitannya pada 6 Januari 2020 langsung menyatakan bahwa Ono melakukan pembohongan publik.

Berikut cuitan Susi tersebut :

Menyikapi hal ini, Ono saat ditanyakan tanggapannya terkait cuitan Mantan Menteri KKP tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut (judul berita-red) tidak benar.

“Berawal dari statement dan langkah Pak @mohmahfudmd bahwa “Natuna dimasuki karena kita kurang hadir disana” dan akan mengirim 120 kapal asal Pantura Jawa ke Natuna. Saya mempunyai sikap mendukung langkah itu tetapi perlu langkah yang detail karena tidak mudah mendorong Nelayan Jawa ke Natuna karena perlu kapal yang besar, waktu yang lama dan harus mudah menjual hasil tangkapannya,” jelas Ono kepada Redaksi melalui pesan Whatsapp, Selasa (8/1/2020).

Lanjut Ono, menurutnya langkah tersebut tidak insidentil karena situasi di Natuna. “Saya pikir langkah ini tidak insidentil karena sedang panas di Natuna tapi aktifitas yang berkelanjutan dan jangka panjang. Dan ke depannya bukan hanya Natuna tapi juga ke wilayah Samudra Hindia dan Pasifik. Saya juga kasihan kepada Nelayan Pantura bila dipaksakan ke Natuna tanpa bekal dan dukungan yg cukup seperti kasus banyaknya kapal yang gagal beralih alat tangkap karena dipaksakan oleh @kkpgoid saat itu. Untuk itu, perlu regulasi yang mendukung seluruh nelayan bisa beroperasi di wilayah ZEE dan perbatasan negara. Mau tidak mau Saya perlu menyampaikan masalah yang ada saat ini karena kebijakan masa lalu yang tidak mendukung langkah itu. Dalam rilis yang saya buat, tanpa menyinggung langsung Menteri @kkpgoid yang lama, ada beberapa media secara langsung memodifikasi judul dan sebagian isinya. Jadilah Menteri yang lama itu sepertinya marah dan mengatakan dalam akun twitternya “Pembohongan publik!!!” Sembari memposting salah satu media yang judulnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga “menarik”. Sayangnya akun twitter Saya masih diblockir sama beliau,” paparnya.

Ono memaklumi apa yang dilakukan Susi. “Saya sih maklumi beliau barangkali sedang sensi.  Saya ini orang yang selalu mendukung beliau bila bicara Penenggelaman Kapal Asing dan mendukung Perikanan Tangkap 100 persen Modal Dalam Negeri (cek jejak digital saya) dan terakhir Saya pun mendukung beliau supaya Menteri @kkpgoid yang baru tidak mengizinkan ekspor benih lobster. CLEAR BAGI SAYA : UNTUK KEDAULATAN INDONESIA, HARGA MATI BAGI JIWA DAN RAGA SAYA!!!,” tutup Ono.

Berikut pula rilis sesungguhnya yang dikeluarkan oleh Ono Surono.

Ini rilis resmi saya :

Rilis :

MASALAH LAUT CHINA SELATAN,
LANGKAH MAHFUD MD PERLU DIDUKUNG

Langkah yang dilakukan Menkopolhukam, Mahfud MD mendorong 120 kapal perikanan asal pantura Jawa beroperasi di Laut Natuna/Laut China Selatan sangat tepat dan perlu didukung. Hal ini berkaitan dengan menghangatnya situasi di Laut Natuna/Laut China Selatan yang merupakan wilayah ZEE Indonesia karena klaim China atas Laut Natuna/Laut China Selatan dengan masuknya kapal ikannya ke wilayah tersebut.

Hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 memberikan hak eklopitasi dan eksplorasi atas sumber daya alam kepada Indonesia atas wilayah ZEE di Laut Natuna/Laut China Selatan. Walau seperti itu, sesuai UNCLOS pasal 68, negara lain dapat memanfaatkan SDA terutama ikan bila Indonesia dianggap tidak mampu mengeksplorasi seluruh sumber daya ikan sesuai hitungan yang boleh ditangkap.

Saat ini Indonesia boleh dianggap tidak mampu memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE karena turunnya kapasitas kapal perikanan pasca kebijakan dicabutnya izin kapal perikanan skala besar, dilarangnya transhipment di tengah laut dan pembatasan kapasitas kapal ikan maskimal 150 grosston serta belum ada pelabuhan perikanan yang terdekat yang dapat menampung kapal berikut hasil tangkapannya. Jadi, Indonesia itu ibarat rumah tetapi tidak berpenghuni sehingga maling sangat leluasa mencuri isinya.

Bagi kapal perikanan asal pantura Jawa, melakukan operasi di atas 25 mil sampai 200 mil sebagaimana ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidaklah mudah. Diperlukan kapal skala besar dan waktu yang lama serta pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal beserta hasil tangkapannya.

Sehingga bila ingin langkah Mahfud MD berhasil, perlu diawali dengan melakukan perubahan peraturan pada Kementerian Kelautan Perikanan, berupa :
1. Mengizinkan kembali kapal-kapal perikanan besar yang dahulu izinnya dicabut dengan tetap mengacu pada prinsip “milik dan modal murni Indonesia”.
2. Mencabut pelarangan pembangunan kapal perikanan maksimal 150 grosston
3. Memperbanyak kapal pengangkut ikan dan membolehkan untuk melakukan transhipment ditengah laut dengan pengawasan yang ketat
4. Pembenahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna untuk bisa beroperasi menampung kapal dan hasil tangkapan secara maksimal.

Bila hal itu dapat dilakukan, maka untuk mengamankan kedaulatan Indonesia khususnya di wilayah Laut Natuna/Laut China Selatan bukan hanya mengandalkan armada angkatan laut, bakamla dan aparat penegak hukum di laut lainnya tetapi armada kapal perikanan Indonesia juga dapat menjadi penjaga sekaligus menjadi mata bagi Negara untuk menjamin kedaulatan Indonesia dapat terjaga.

Jakarta, 6 Januari 2020

Ono Surono
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat
Anggota Komisi IV DPR RI

Sampai berita ini diturunkan, akun Ono masih status di blokir oleh Susi.(Cep’s)