Munaslub AAI, Kedepankan Profesi Advokat yang Profesional

0
153

Inapos, Jakarta.- Menjamurnya organisasi advokat menjadikan sebuah dilematis yang tak menentu arah, bahkan ada yang terpecah menjadi tiga bagian.

Menyikapi maraknya organisasi tersebut, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) segera membuat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), guna menghindari wibawa para advokat yang tak profesional.

Ketua umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Mohammad Ismak mengatakan digelarnya Munaslub adalah keputusan dari seluruh anggota AAI, dimana salah satunya merekomendasikan adanya perubahan tujuan dari anggota untuk melakukan pendidikan, ujian dan penyumpahan.

“Selain daripada itu, kami mendesak kepada pemerintah agar segera merivisi undang-undang advokat, melihat kenyataannya bahwa saat ini secara sosiologi dan faktual organisasi-organisasi ini sudah semakin banyak. Apalagi dengan lahirnya surat Mahkamah Agung yang mengakomodir organisasi itu bisa melakukan pelantikan dan memberi sertifikasi,” ucap Ismak saat menggelar konferensi pers, di Jakarta, Sabtu (17/11/18).

Ia juga menegaskan kepada seluruh pengurus juga anggota AAI, dalam perubahan AD/ART tentang rangkap jabatan.

“Dari keputusan ini diberikan waktu kepada kepada anggota AAI yang merangkap jabatan di organisasi lain, sampai tahun 2020 agar tidak ada lagi menjadi pengurus di organisasi yang sejenis serta harus menyesuaikan diri. Kalau ada yang merangkap di organisasi sejenis lalu ia akan menjalankan yang mana, itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin,” tegasnya

Artinya kita menghindari lahirnya advokat-advokat melalui pendidikan yang tidak jelas, ada yang sehari, dua hari, tiga hari sedangkan Pengadilan Tinggi (PT) itu hanya menyumpah, Pengadilan Tinggi tidak pernah meneliti latar belakangnya.

Karena salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah harus melakukan pendidikan bekerjasama dengan seluruh Pendidikan Tinggi, kami juga mendesak Pendidikan Tinggi dengan berbicara dalam pertemuan kepada seluruh Fakultas Hukum seluruh Indonesia. “Agar seluruh Fakultas Hukum jangan asal bekerjasama, pendidikan profesi kan harus ada aturannya dan Pendidikan Tinggi sudah mengaturnya bagaiamana cara mendidik profesi,” pungkas Alumni Fakultas Hukum Universitas Hassanudin. (Elwan)


Komentar Anda?