MUI Gelar Pelatihan Penanganan Kasus Hukum

0
336

JAKARTA, INAPOS—Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Komisi Hukum dan Perundang-undangan menggelar acara Pelatihan Penanganan Kasus Hukum di  Hotel Menara Peninsula Jakarta. Jl. Letjend S Parman Kav 78 slipi  Jakarta Barat, Rabu, 17 Oktober 2018.

Menurut Wakil Ketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, pengaduan masyarakat tidak lagi hanya sebatas masalah penodaan agama, tetapi juga terkait masalah hukum pidana yang lain.

“Pernah misalnya MUI kedatangan masyarakat yang mengadukan masalahnya terkait dengan penyerobotan tanah, advokasi mengenai masalah malpraktik (imunisasi),”ungkapnya.

MUI ingin pengurus khususnya Komisi Hukum dan Perundang-undangan memiliki pemahaman hukum yang mumpuni untuk kasus tersebut.

“Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Lalu koordinasinya dengan siapa? Ini kan penting,”imbuhnya.

Selain itu MUI berharap mereka juga memahami proses pembentukan  perundang-undangan. Khususnya, memperjuangkan UU yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Seringkali misalnya MUI diminta oleh DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan masalahUU. Ketika DPR itu membahas UU, DPR minta pendapat MUI. Ini kan kami di Pusat sudah terlibat itu,”ujar Zainut.

Untuk itu, dia juga berharap MUI di daerah juga secara aktif /menyiapkan diri ketika diminta DPRD untuk hearing/ RDP terkait dengan pembahasan peraturan-peraturan daerah.

Wakil Ketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi membuka Pelatihan Penanganan Kasus Hukum di Hotel Menara Peninsula Jakarta. Jl. Letjend S Parman Kav 78 slipi Jakarta Barat, Rabu, (17/10/ 2018). (Foto:red)

Menurut Zainut, itu penting, karena disitulah MUI memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan umat.

Dia mengungkapkan, banyak produk-produk perundangan yang merupakan hasil dari proses pengkajian/pendalaman yang dilakukan oleh MUI.

“Sebut saja UU Pornografi. UU itu  adalah hasil inisiasi masyarakat yang kemudian ditangkap oleh DPR. Dan itu terus kami kawal, sampai kemudian lahir UU itu. Begitu juga dengan UU Jaminan Produk Halal, dan UU yang lain,”tutur Zainut.

MUI akan secara aktif memberikan masukan-masukan /pendapat kepada DPR agar beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dapat dilahirkan  peraturan UU nya.

“MUI juga ingin membangun daya kritis terkait dengan pencermatan / pemahaman terhadap UU yang bertentangan dengan peraturan di atasnya,”pungkas Zainut.(red)