Mr.Kan : Saya Tidak ada Kepentingan Pribadi di Politik

0
116

Inapos, Jakarta.- Mr. Kan selaku pengamat hukum dan politik membuka diri, bahwa dalam Pemilu 2019 ia tidak ada kepentingan apapun selain sebagai warga negara.

Dalam pernyataannya kepada Inapos.com ia menegaskan, saya bukan Caleg tertentu, saya bukan kader Partai tertentu, saya bukan team sukses dari Paslon tertentu, saya bukan anggota Ormas tertentu dan saya juga bukan pendukung Caleg tertentu.

Jadi di dalam lingkungan politik Pilpres dan Pileg saya tidak punya kepentingan apapun untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kepentingan saya di dalam lingkungan politik hanya demi dan untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), atau kepentingan umum. “Karena saya merupakan salah seorang rakyat atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang sangat menginginkan agar kedepannya NKRI menjadi maju dan makmur,” ucap Mr. Kan, Senin (08/04/19).

Jadi di dalam posisi pribadi saya, tidak ada ikatan perjanjian politik tertentu dengan siapapun atau pihak manapun, sehingga saya bebas berpikir secara rasional dan bebas bertindak secara objektif, untuk tetap berprinsip idealisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

“Kebetulan saya punya hobby khususnya di bidang hukum, urusan tata negara, politik dan budaya. sehingga dapat dan patut teman-teman ahli hukum memberikan label kepada saya sebagai pengamat hukum dan politik,” ungkapnya.

Manusia adalah mahkluk sosial karena hidup saling membutuhkan, namun manusia tidaklah bersifat sosial menurut seorang filsuf ‘Thomas Hobbes’ karena menurut Hobbes, manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan mempertahankan diri.

Ia membeberkan, tidak akan ada peristiwa hukum, politik, ekonomi, budaya dan kepentingan lainnya, apabila manusia itu hanya sendiri. Semua peristiwa itu terjadi karena manusia tidak sendiri. Untuk dan agar dapat mengontrol atau mengawasi perilaku manusia maka dibutuhkanlah kekuasaan hukum tertinggi yang disebut ‘Supremasi Hukum’.

Jadi tidak ada cara lain atau jalan lain, sambung Mr. Kan, selain pemerintahan kekuasaan harus menegakkan supremasi hukum yang sebagaimana mestinya. Yakni, hukum yang berkeadilan, persamaan dihadapan hukum (Equality Before The Law), hukum yang memiliki kepastian, kemanfaatan hukum yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan yang sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Hal tersebut harus dilakukan pemerintahan kekuasaan agar dan untuk memajukan suatu bangsa dan negara demi terciptanya penyelenggaraan kepentingan umum, yang sebagaimana mestinya dan yang berkualitas tinggi dan positif, yang di dalamnya mencakup kesejahteraan atau kemakmuran lahir dan batin, kecerdasan umum, perlindungan hak asasi manusia, perdamaian abadi dan sebagainya.

Selama supremasi hukum belum dapat ditegakkan, ia menilai, “maka suatu saat kehancuran pasti tiba atau datang pada kita semuanya,” ujarnya. (Elwan)


Komentar Anda?