Mr.Kan: Mengapa KPK Belum Tetapkan Menag Lukman Sebagai Tersangka

0
141

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan logika hukum, bukti permulaan sudah tercukupi atau terpenuhi untuk menjerat Menag Lukman Hakim Saefuddin sebagai tersangka dugaan perbuatan tindak pidana korupsi.

Mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menetapkan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin sebagai Tersangka? Apakah ada oknum tertentu dan pihak-pihak tertentu masih sedang berupaya membuat *”Drama Hukum”*?

Alat bukti yang saya amati secara faktual yang berkekuatan hukum sebagai berikut, yakni:

1. Keterangan Saksi sudah ada;
2. Keterangan Terdakwa ada;
3. Keterangan Jaksa di dalam dakwaan dan Putusan Majelis Hakim menyatakan Menag Lukman Hakim Saefuddin menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanuddin. Uang tersebut diberikan karena Haris ingin mendapatkan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim). (ini mengandung alat bukti yang disebut petunjuk dan/atau keterangan ahli);
4. Bukti pengembalian Rp 10 juta dari Menag Lukman Hakim Saefudin kepada KPK.

Tunggu apalagi KPK? *Fiat justitia ruat coelum atau fiat justicia pereat mundus* ; Sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan.

*Hodi mihi cras tibi* ; Ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat.

Mr.Kan Pengamat Hukum dan Politik.


Komentar Anda?