Mr.Kan: Kecurangan Dianggap Hal Biasa Oleh Ketua KPU Merusak Asas Rule Of Law

0
78

Jakarta, Senin, 15 April 2019
Perihal: SURAT TERBUKA
Kepada yang terhormat (yth):

Kedutaan Besar Malaysia
Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta
Badan Pengawas Pemilu RI
Badan Pengawas Pemilu
Komisi Pemilihan Umum
Kpu Komisi Pemilihan Umum
Kementerian Luar Negeri RI
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan hormat,

Seorang Pejabat Tinggi Negara yang disebut sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bapak Arief Budiman yang terhormat menggangap surat suara Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 yang sudah tercoblos sebelum memulai pemungutan suara di negara Malaysia adalah hal biasa merupakan suatu penyampaian yang bertentangan dengan ilmu hukum serta bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia sebelum memulai pemungutan suara adalah suatu fakta konkret perbuatan kecurangan yang sudah termasuk dalam suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar aturan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 532 dan/atau Pasal 535 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU).

Kemudian perlu kita sadari, bahwa berdasarkan amanat konstitusi pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga apa yang disampaikan oleh ketua KPU Arief Budiman tersebut telah menciderai *”Asas The Rule Of Law”* dan dapat merusak nilai-nilai supremasi hukum yang ada di Indonesia (NKRI). Perihal demikian juga dapat merusak moral kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saya usulkan, agar atas kasus surat suara yang sudah tercoblos tersebut di Malaysia untuk pihak Kementerian Luar Negeri dan lembaga negara yang khusus dan berwenang serta terkait dari Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI) serta dan agar untuk mewujudkan pelaksanaan perjanjian hukum Internasional.

Maka Indonesia harus dan patut mendesak pihak otoritas penegak hukum Negara Malaysia untuk memproses hukum atas kasus tersebut dan agar dapat diungkapkan seterang-terangnya oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan oleh para Aparatur penegak hukum yang ada di dalam negeri.

Peristiwa hukum tersebut di Malaysia sudah jelas dan pasti telah terjadi dan sudah tersebarkan ke muka umum. Oleh sebab itu saya kira sangat tidak pantas apabila atas kasus tersebut tidak segera ditindaklanjuti dan diungkapkan atau apalagi sampai dibiarkan.

Di mana hampir semua elit dan bukan elit sudah mengetahui kasus tersebut, karena kasus tersebut sudah tersebar kemana-mana yang sangat luas hingga dapat disebut sudah liar. Dalam hal ini, khususnya Indonesia dan Malaysia harus menjaga dan merawat nilai-nilai kewibawaan asas the rule of law. Sehingga kasus besar seperti ini tidak akan boleh dianggap hal biasa.

Dari: Kan Hiung Warga Negara Indonesia (WNI) Tinggal di Jakarta alias Mr.Kan sebagai Pengamat Hukum dan Politik.


Komentar Anda?