MPR-PI Desak KPI Keluarkan Surat Pencabutan Ijin Penyiaran MNC Group

0
583

Jakarta.- Penguasaan industri media secara konglomerasi oleh segelintir orang sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Mahasiswa dan Pemuda Revolusi Penyiaran Indonesia (MPR-PI), dalam aksinya di depan Gedung MNC, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

M. Hapi selaku kordinator aksi menuturkan, bagaimana tidak, segelintir orang tersebut dengan kekuatan medianya dapat melakukan pembentukan opini untuk kepentingan sepihak.

“Pemanfaatan hal ini sudah terbukti nyata dilakukan oleh media penyiaran yang dimiliki oleh group MNC dimanfaatkan untuk melakukan kampanye habis-habisan oleh partai Perindo,” kata M. Hapi.

Selain itu menurut Hapi, pembatasan-pembatasan siaran yang dilakukan oleh konglomerasi media yang semata-mata dilakukan untuk tujuan komersial telah sangat merugikan masyarakat, dan bahkan banyak masyarakat di daerah perbatasan yang bahkan lebih hafal lagu kebangsaan negara tetangga dari pada lagu kebangsaan Indonesia.

“Situasi ini menjadi ironi yang sangat menyedihkan, dimana nasionalisme dikalahkan oleh keserakahan dari konglomerat media di Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, masyarakat yang tidak terjangkau oleh siaran UHF dapat menyaksikan siaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di Satellite Palapa, akan tetapi sejak tanggal 17 Juli 2019, siaran-siaran tersebut telah terblokir dan sekarang masyarakat harus membayar iuran bulanan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dimiliki oleh konglomerasi media hanya untuk menonton siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta.

Selain itu para konglomerat media ini juga melakukan pembatasan-pembatasan kepada Lem lbaga Penyiaran Berlangganan yang dimiliki oleh LPB milik UKM non-konglomerasi. “Dan saking pengecutnya mereka, untuk bersaing secara sehat dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan dari sisi UKM, mereka tega melakukan kriminalisasi dengan alasan hak siar tetapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah jelas-jelas praktek monopolistik dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang pada akhirnya para konglomerasi media ini tidak memberikan kesempatan untuk hidup kepada pengusaha kecil yaitu TV Kabel operator di daerah,” tukas Hapi.

Mahasiswa dan Pemuda Revolusi Penyiaran Indonesia (MPR-PI) juga mendesak, MNC Group untuk menghentikan praktek konglomerasi media dan berujung kepada monopolistik dagang dibidang penyiaran karena akan membuat UKM-UKM penyiaran mati secara perlahan.

Mereka juga meminta MNC Group untuk menghentikan praktek kriminalisasi kepada Lembaga Penyiaran Non-Konglomerasi.

Selain itu, KPPU harus segera menetapkan MNC Group sebagai korporasi yang melakukan praktek monopoli serta melakukan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Kami juga meminta KPI untuk mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan sejumlah ijin penyiaran yang dimiliki oleh MNC Group,” ucapnya.

MPR-PI juga meminta agar pemerintah mencabut seluruh ijin siaran yang dimiliki oleh MNC Group. (Elwan)