MoU IPPAT dan BTN Memanas, PP IPPAT Segera Koordinasi

0
323

INAPOS, JAKARTA,- Semakin memanasnya persoalan MoU antara PP IPPAT dengan Bank BTN, PP IPPAT melalui Humasnya kembali angkat bicara.

R.Wiratmoko. S.H selaku Humas PP IPPAT saat diwawancara melalui aplikasi Whatsapp, Rabu (20/11/2019) menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoodinasi.

“Makanya kita akan koordinasi dengan perbankan terhadap masalah ini,” jawab Wiratmoko.

Ketika ditanyakan tentang pengakuan saksi dalam persidangan bahwa saksi mengakui adanya MoU IPPAT dng BTN namun Ketum IPPAT menyatakan Belum Pernah menandatangani MoU yang resmi serta bagaimana tanggapan Humas IPPAT. “Sebagai Humas IPPAT, kita mengikuti statement Ketum IPPAT tanpa kecuali. Humas tidak ada kewenangan menanggapi surat tersebut,” jawab pria yang juga Humas Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ia telah menanyakan persoalan adanya MoU kepada sesama rekan Notaris yang menjadi rekan di bank.

“Realitanya seperti itu baik rekanan yang sudah lama maupun yang akan menjadi rekanan baru. Bahkan Sekarang rata-rata jika Notaris PPAT ingin menjadi rekanan, banyak syaratnya : 1. Harus ikut 5 produk dari bank tersebut. 2. Harus Deposito. 3. Harus jadi nasabah prioritas. Dan ini sekarang realitanya begitu,” papar Wiratmoko.

Wiratmoko menjelaskan pula bahwa pihaknya akan persuasif untuk koordinasi  mensukseskan sistem kemudahan berusaha. “Program pemerintah yaitu EoDB,” tandasnya.

Wiratmoko diakhir wawancara meminta kepada anggota memberi ruang kepada pengurus.

“Berikanlah pengurus ruang untuk menjalankan program untuk kepentingan anggotanya. Anngota harus berbaik sangka kepada pengurus. Outputnya kan untuk kepentingan anggota,” tutupnya.

Berikut kutipan video sidang yang dimuat oleh salah satu TV lokal.

Redaksi pun mencoba meminta komentar anggota MKP IPPAT, soal keluarnya surat dari PP IPPAT yang isinya Julius Purnawan sebagai Ketum IPPAT belum pernah menandatangani MoU antara IPPAT dan BTN sedangkan disisi lain MoU yang bernomor 47/DKS/WMD/III/2019 ditandatangani oleh Julius sebagai Ketum IPPAT dan Priyatno selaku Sekretaris Umum IPPAT.

Habib Adji selaku anggota MKP, belum mau memberikan komentar banyak terkait surat-surat tersebut.

“Saya tidak bisa menilai perbuatan tersebut, Karena secara fisik suratnya belum saya lihat. Saya belum mendengar rekamannya dari sidang PN tersebut,” jawab Habib ketika ditanyakan adanya kerancuan antara pernyataan saksi terlapor terkait MoU tersebut dan diakui oleh saksi bahwa MoU itu ada.

“Perlu juga ditanyakan apakah betul tanda tangannya,? Harus diteliti itu tanda tangan scan. Ya konfirmasi ke Ketum apakah merasa dipalsukan atau tidak tandatangannya atau ada yg menscan tandatangannya. Kalau merasa dipalsukan atau tandatangannya discan laporkan saja yang melakukannya. Jika dengan surat tersebut Ketum merasa tidak pernah, kalau begitu siapa yg buat,” tambahnya.

Redaksi kembali menanyakan apakah sudah dirinya sebagai anggota MKP dapat memberikan komentarnya atas kekisruhan yang terjadi, Habib menjawab bahwa MKP ada 5 orang.

“Jadi belum bisa komen kecuali 5 orang MKP hrs membahasnya terlebih dahulu dan MKP tidak berkonflik dgn siapapun. Kita maaih memantau dahulu persoalan ini,” tutup Habib.

Sampai berita ini diturunkan, Julius Purnawan SH.MKn selaku Ketum IPPAT belum mau memberikan komentarnya. (Cep’s)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here