Beranda Opini Mimpi Bubarkan MUI

Mimpi Bubarkan MUI

Penulis : M Rizal Fadillah

Di antara khayalan untuk bisa mengecilkan umat Islam oleh kelompok Islamofobia, sekuler, liberalis dan komunis di era Jokowi adalah membubarkan MUI. Mimpi sambil ngelindur dan bicara ngelantur. Berjalan miring terlalu banyak minum. Berkumpul di cafe buzzeria d’amplopia.

Berkhayal sukses untuk membubarkan kelompok radikal, kadrun, dan perongrong negara. Para Kyai intoleran dan tukang kritik yang dianggap buta atas kemajuan dan kehebatan negara di bawah kepemimpinan Presiden jenius produk dari suara kardus. Bahagia bahwa MUI telah dihancurkan oleh akal bulus ditambah dukungan fulus.

Mimpi tinggal mimpi, MUI bukan FPI atau HTI yang menjadi organisasi keagamaan yang dianggap tidak berdampak atas pembubarannya. MUI itu merepresentasi hampir semua organisasi kemasyarakatan Islam, ulama serta cendekiawan. Pembubaran dipastikan berimplikasi luas.

Implikasi atau konsekuensi pembubaran yang patut diperhitungkan dan menjadi kesulitan kelompok yang berkumpul di cafe buzzeria d’amplopia, yaitu :

Pertama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat adalah KH Ma’ruf Amin yang tidak lain merupakan Wakil Presiden RI. Tokoh NU yang berpengaruh. Demikian juga dengan Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar adalah tokoh NU pula.

Kedua, membubarkan MUI sama saja dengan keharusan untuk membubarkan wadah serupa dari agama lain seperti DGI, MAWI, PHDP, dan Walubi. MUI sebagai wadah umat mayoritas saja dapat dibubarkan apalagi yang lain. Akan terjadi kekacauan atas eksistensi keberagamaan beserta kelembagaannya.

Ketiga, MUI sebagai wadah yang merepresentasi berbagai ormas Islam memiliki jalinan akar rumput yang kuat, karenanya reaksi besar dari potensi kekuatan Islam tidak akan terhindarkan. Gelombang besar aksi menjadi suatu keniscayaan.

Keempat, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan juga tidak ada. MUI bukan organ Pemerintah. Dibentuk berdasarkan musyawarah Ulama, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim dari unsur NU, Muhammadiyah, SI, Perti, Al Washliyah, MA, MDI, GUPPI, PTDI, Al Ittihadiyah, utusan kerohanian AD, AU, AL, Polri serta tokoh perseorangan pada tanggal 26 Juli 1975.

Kelima, MUI bukan badan, lembaga, komisi negara yang “dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang” sebagaimana diatur dalam UU No 11 tahun 2012. Meskipun demikian Fatwa MUI telah menjadi sandaran untuk berbagai lembaga keuangan syariah termasuk Dewan Syari’ah Nasional. Begitu juga dengan sertifikasi halal. Pembubaran akan berdampak pada produk hukum.

Sebagai “Quasi Autonomous Non Governmental Organization (quANGO)” maka tidaklah mudah untuk membubarkan MUI. Karenanya dengan alasan bahwa ada anggota pengurus yang ditangkap dengan tuduhan terorisme, lalu menjadi dasar untuk pembubaran, adalah mengada-ada. Isu dan desakan itu adalah mimpi-mimpi dari para pembenci Islam yang mengira tidak akan mendapat perlawanan.

Bila Pemerintah berani membubarkan MUI dengan berbagai alasan buatan, maka bukan mimpi lagi jika ternyata Pemerintah kini yang justru akan dibubarkan oleh umat Islam.

*) Pemerhati Politik dan Keagamaan

Bandung, 20 Nopember 2021

RELATED ARTICLES

Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo, Kepercayaan Publik terhadap Polri Sentuh 80 Persen

Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2% JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdampak...

Polri Gelar Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Tanggulangi Erupsi Gunung Semeru

JAKARTA.- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/XII/OPS.2./2021 untuk menggelar operasi kemanusiaan Aman Nusa II dalam rangka menanggulangi bencana alam...

Komsos Bersama Masyarakat, Satgas Yonif RK 751/VJS Jadi Pamong Dalam Pembangunan di Wilayah Penugasan

INAPOS.COM - Dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah yang dianggap rawan, Satgas  Yonif  RK 751/VJS selalu berupaya mengambil dan merebut hati rakyat dengan cara selalu ikut...
- Advertisment -

Most Popular

Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo, Kepercayaan Publik terhadap Polri Sentuh 80 Persen

Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2% JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdampak...

Polri Gelar Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Tanggulangi Erupsi Gunung Semeru

JAKARTA.- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/XII/OPS.2./2021 untuk menggelar operasi kemanusiaan Aman Nusa II dalam rangka menanggulangi bencana alam...

Komsos Bersama Masyarakat, Satgas Yonif RK 751/VJS Jadi Pamong Dalam Pembangunan di Wilayah Penugasan

INAPOS.COM - Dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah yang dianggap rawan, Satgas  Yonif  RK 751/VJS selalu berupaya mengambil dan merebut hati rakyat dengan cara selalu ikut...

Kepala Kampung Somografi dan Perwakilan Masyarakat Kampung Umuaf Datangi Pos Ubrub

Maaf Ganggu Liburnya. Ijin kirim berita 🙏🏽 INAPOS.COM - Danpos Ubrub Kipur-2 Satgas Pamtas Yonif 126/Kala Cakti Lettu Inf Lisbon Situmorang, menyambut hangat kedatangan Bapak...

Recent Comments