Merasa Dicurangi, Caleg Golkar Gugat KPU

0
143

Jakarta.- Merasa tidak puas dengan perolehan suara yang dianggap adanya kecurangan, Caleg DPR RI wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dari Partai Golkar yaitu Ibnu Munzir melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui Tim Kuasa Hukum DPP Partai Golkar, dia mengajukan ke MK dengan tuntutan agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk Pileg DPR di Sulawesi Barat.

Kuasa hukum penggugat Irwan SH menyampaikan, verdasarkan perhitungan KPU dari empat kursi yang diperebutkan di sana, Golkar hanya menduduki urutan kelima, alias gagal meraih kursi.

Dirinya berpendapat, “adanya kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang sangat merugikan Golkar. Pasalnya, diduga kuat terjadi penggelembungan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di enam Kabupaten/Kota di Sulbar,” kata Irwan seusai sidang di MK, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Jadi dalam hal ini Golkar menggugat KPU. Kami mendalilkan adanya penggelumbungan DPK mencapai 35.000 hak pilih. Jadi dari sebelumnya 3.600 sekian DPT, kemudian pada 17 April tiba-tiba pencoblosan menjadi 38.007 orang.

Irwan yang juga Wakil Sekretaris Tim Advokasi Hukum BAPPILU Pusat DPP Partai Golkar meyakini, adanya pelanggaran DPK secara signifikan oleh KPU di seluruh wilayah, yakni di enam Kabupaten/Kota di Sulbar. Penggelembungan yang lebih dari 10 kali lipat itu jelas mempengaruhi perolehan suara semua Partai, khususnya bagi Golkar.

“Kami minta MK bisa memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Sulawesi Barat, khususnya DPR RI. MK sebagai penjaga marwah undang-undang, agar Pemilu berjalan konstitusional, kami harap masuk ke masalah DPK ini,” pintanya.

Ia juga telah menyerahkan bukti-bukti ke MK dengan menyertakan bukti-bukti berupa C1, DPT Hp3 dan bukti lainnya. Dugaan pelanggarannya bukan penggelembungan suara, tapi penggelembungan hak pilih.

Irwan juga mempertegas, bahwa persoalan kecurangan sebetulnya di KPU. Sama dengan yang digugat PDIP yang mendalilkan penggelembungan DPK di Mamuju. Kami juga mendalilkan itu di Mamuju dan Kabupaten lainnya. “Jadi pelanggaran, memang begitu adanya,” terangnya. (Elwan)


Komentar Anda?