Menyoal 6 Laskar FPI, Presidium Alumni 212 Minta Komnas HAM Bentuk TGPF

0
31

Jakarta.- Presidium Alumni 212 menggelar forum group discussion yang mengangkat tema ‘Evaluasi Hasil Investigasi Komnas HAM Atas Meninggalnya Pengawal HRS’ yang diselenggarakan di Rumah Makan Raden Bahari, Selasa (12/1/2021).

Ketua Presidium Alumni 212 Dr. Aminuddin mengatakan bahwa kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi, pihaknya meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam rangka pengusutan kasus tersebut.

“Kami selalu menyuarakan dibentuknya TGPF, dan juga pengusutan secara tuntas baik oleh Komnas HAM maupun Bareskrim Mabes Polri,” kata Aminuddin.

Ia pun mengapresiasi atas hasil temuan Komnas Ham bahwa terjadinya penembakan terhadap 6 laskar FPI merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sementara Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah mempertanyakan kesimpulan Komnas HAM terkait hasil investigasi penyelidikan kasus penembakan 6 laskar FPI oleh anggota polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Senin (7/12/2020) dini hari.

Menurut dia, seharusnya Komnas HAM tidak bisa menyimpulkan kasus penembakan 6 pengawal Rizieq Shihab, karena ada dua pernyataan yang berbeda antara pihak kepolisian dan juga dari FPI sendiri.

“Komnas HAM berada pada posisi yang sebenarnya tidak bisa menyimpulkan. Seharusnya Komnas HAM bermain pada kalimat, tentang yang meninggal 6 orang, Komnas HAM tidak dapat menyimpulkan,” kata Nasrullah.

Mengingat satu sisi dari kepolisian menyatakan ada tembak menembak. Dan dari sisi FPI tidak ada tembak menembak, karena laskar tidak punya senjata,” sambungnya.

Oleh karena itu, dikatakan Nasrullah,  terkait hasil penyelidikan kasus penembakan 6 laskar FPI, Komnas HAM belum menemukan bukti-bukti untuk menyimpulkan. Karena hal itu akan lebih aman daripada menyimpulkan ada tembak menembak berdasarkan bukti-bukti.

Tentang bukti itu bisa saja berbeda pendapat, tapi ada sebuah jawaban, apakah Komnas HAM dalam menyimpulkan itu berdasarkan keterangan pihak kepolisian dan rekonstruksi yang dilakukan polisi,” tuturnya.

Pasalnya, lanjut dia, pada waktu rekonstruksi yang dilakukan kepolisian, Komnas HAM tidak hadir atau menolak hadir dengan alasan tertentu. “Terus bagaimana anda menyimpulkan itu tembak menembak, jadi masih tanda tanya,” sambungnya. (El)