Menteri BUMN Dengarkan Kami

0
632

INAPOS, KARAWANG,- BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebagai Warga Negara yang memiliki kedaulatan tertinggi di NKRI seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, kami berhak memberikan masukan atau peringatan kepada Pejabat Negara yang diberikan amanah rakyat untuk mengurus Badan Usaha Milik Negara.

Tentunya hal ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar Peraturan atau Perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan rencana Menteri BUMN akan mengangkat Jajaran Direksi dan Komisaris BUMN sudah sepatutnya dilaksanakan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak dipaksakan dilaksanakan dengan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku karena akan menjadi yurisprudensi buruk bagi penegakan hukum di NKRI, sebagai warga Negara yang baik dan peduli dengan NKRI dengan ini kami mengingatkan kepada Bapak Menteri BUMN untuk tidak mengangkat Pejabat Direksi atau Komisaris BUMN kepada orang-orang yang sudah pernah terjerat kasus hukum masih banyak kader-kader potensial di NKRI yang dapat menjadi Direksi atau Komisaris BUMN yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Masih banyak Anak bangsa yang bersih dari KKN, cerdas, berperilaku baik dan berpikiran maju untuk memajukan BUMN dimasa yang akan datang. Berdasarkan Permen BUMN No.3 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara : Pasal 1 berbunyi : Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dalam Lampiran Permen BUMN No.3 Tahun 2015 BAB II Persyaratan Anggota Direksi BUMN berbunyi : A. PERSYARATAN FORMAL Direksi Perseroan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah : 1. dinyatakan pailit; 2. menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; 3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Direksi Perum, yaitu: 1. orang perseorangan; 2. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 3. tidak pernah dinyatakan pailit; 4. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; 5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan/atau Perusahaan. B. PERSYARATAN MATERIIL Direksi BUMN, yaitu : 1. keahlian; 2. integritas; 3. kepemimpinan; 4. pengalaman; 5. jujur; 6. perilaku yang baik; dan 7. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. KAJIAN YURIDISNYA : Syarat itu menyebutkan bahwa direksi perseroan adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ahok dan berujung pada hukuman penjara, memang bukan masuk pada ranah keuangan negara terdapat syarat materiil. Tapi ada penjelasan lebih lanjut diatur Dalam Bab II huruf B angka 6 Permen BUMN 3/2015, memuat ketentuan adanya kepatutan moral yang mesti dimiliki oleh seorang direksi BUMN. Adanya persyaratan materiil direksi BUMN adalah seseorang yang mempunyai perilaku yang baik. Ketentuan yang dimaksud dalam syarat formil tidak membatasi jangka waktu dalam menilai rekam jejak calon. Ahok pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tercela sehingga dinilai tidak memenuhi syarat materiil dari Permen 3/2015 Bab II huruf B angka 6. Perilaku yang baik harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Kewajiban Bapak Menteri wajib menegakkan Peraturan yang berlaku jangan sampai karena tekanan pihak tertentu Bapak Menteri mengabaikan peraturan yang berlaku dalam menunjuk direksi BUMN yang bermasalah seperti Ahok yang rencananya akan diangkat menjadi Salah satu Direksi atau Komisaris BUMN seperti yang kita ketahu bersama bahwa AHOK sudah pernah dipenjarakan karena telah melakukan Penistaan Agama, Apakah Indonesia sudah kehabisan SDM untuk duduk sebagai Direksi atau Komisaris BUMN..???, kami berkeyakinan masih banyak yang lebih baik dan lebih bagus memenuhi Syarat menjadi Anggota Direksi atau Komisaris BUMN. Jangan karena satu orang yang tidak memenuhi Syarat Materiil sebagai Direksi BUMN maupun Komisaris BUMN kita menghilangkan Hak-hak Warga Negara yang lain untuk dapat menjadi Direksi/Komisaris BUMN karena itu melanggar UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. “Jika hukum yang sangat mendasar bisa dipermainkan dan dibuat goyah dengan suatu alasan tertentu, maka negeri ini akan menjadi labil karena hukum dipermainkan oleh segelintir orang tertentu yang berkuasa,”

Jakarta, 22 November 2019

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PERIODE 2017 – 2022

M WAHIDIN = Presiden PPMI dan Drs. ZULKHAIR, MM = Sekretaris Jenderal