Menkumham : Investor Harus Melakukan Due Diligence

0
432

Inapos, Jakarta.- Gugatan perusahaan pertambangan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd atas pelanggaran perjanjian bilateral investasi berhasil dimenangkan pemerintah Indonesia melewati arbitrase (penyelesaian sengketa) di International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan kemenangan itu diperoleh mutlak Indonesia pada tanggal 18 Maret 2019. “Setelah pertarungan yang cukup lama melawan perusahaan kuat, kami pemerintah Indonesia, kembali memenangkan gugatan melawan Churchill dan Planet Mining karena pada 18 Maret lalu ICSID kembali menolak permohonan annulment (pembatalan putusan) keduanya,” ungkap Yasonna saat konferensi pers di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (25/03/19).

Ia menerangkan, sengketa dengan dua perusahaan asal Inggris dan Australia ini telah berlangsung sejak 2014. Di akhir tahun 2016, ICSID pernah menolak gugatan dari perusahaan ini untuk mendapatkan ganti rugi sebesar US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp18 triliun.

Namun, “kedua perusahaan tambang ini tidak menerima hasil dari yang telah ditetapkan dan kembali mengajukan gugatan pada 31 Maret 2017. Hasilnya pun sama, ICSID menolak permohonan tersebut,” pungkasnya.

Keputusan yang di buat oleh ICSID merupakan hasil final yang tidak dapat diganggu gugat. Pemerintah pun mendapatkan kompensasi atas kemenangan yang didapat.

“Kita juga dapat award dari mereka, mereka harus membayar sekitar US$109,4 juta atau sekitar Rp400 miliar lebih, ini kita akan tagih,” tegasnya.

Dengan kemenangan ini, Yasonna mengingatkan para investor asing jangan ada tujuan buruk dalam melakukan investasi di Indonesia. “Ini pesan khusus bagi investor asing yang punya itikad tidak baik kalau mau investasi harus melakukan due diligence, terlebih dengan melihat dulu surat-suratnya, jadi harus hati-hati,” tukas Yasonna.

Kita akan tagih dan mengejar aset-aset mereka untuk disita, sambungnya. Kalau tidak ada itikad baik, kita juga sudah siap menggunakan perjanjian MLA dengan negara yang sudah sepakat dengan kita. (Elwan)