Mendekati Pemilu, 28 Warga Jambean Datanya Dipalsukan

0
763

Inapos, Jakarta.- Pemungutan suara Pemilu 2019 tinggal beberapa hari lagi. Pada 17 April mendatang, semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, diharapkan bisa memberikan suaranya baik untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). 

Namun naas yang dialami warga Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebanyak 28 orang menjadi korban dugaan pemalsuan identitas oleh oknum Kepala Desa (Kades) setempat.

Ketua Garda Buruh Migran Indonesia (BMI) Ahmad Iman menjelaskan, identitas mereka dipalsukan dan digunakan oleh orang lain untuk bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Akibat dari penyalahgunaan data tersebut, 28 orang itu tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, lantaran namanya terdaftar menjadi pemilih di luar negeri.

Salah satu korban berinisial MLN (25) menceritakan, awalnya saya mengetahui namanya tak terdaftar di DPT setelah mendapatkan informasi dari petugas KPUD Kediri. “Saya tahunya dari pihak KPU, sekitar bulan Januari tanggal 21 lalu, itu petugas KPU menyampaikan informasi kalau saya ini belum terdaftar, saya juga bingung, mengapa saya belum terdaftar?,” tanya MLN saat konferensi pers di wilayah Jakarta Timur, Sabtu (23/03/19).

Ia mengatakan, pihak KPU mengaku akan mendaftarkannya ke Daftar Pemilih Khusus (DPK), namun pihak DPK tak memberikan penjelasan apa-apa. Lantaran tak dijelaskan secara rinci soal DPK. Korban pun langsung bergegas mendatangi Panitia Pemungutan Suara di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri untuk meminta penjelasan mengapa tak terdaftar di DPT, tetapi terdaftar menjadi pemilih Luar Negeri. 

Sebab, selama ini, ia tidak pernah pergi ke luar negeri. Apalagi sampai bekerja dan menetap di luar negeri. “Saya tidak pernah keluar negeri, harusnya kan saya di DPT, bukan di DPK,” keluhnya.

Parahnya lagi, MLN mengatakan upayanya meminta penjelasan dan meminta data, justru pihak PPS Desa mempersulit. Baru setelah didesak, akhirnya dikasih data tersebut.

Di situ tertera nama saya, ada nomor pasportnya di situ juga. Padahal saya belum pernah bikin pasport, di situ (pasport) juga jelas banget ada negara tujuannya.

“Setelah dapat datanya, saya cek sendiri secara online, ternyata itu beneran. Nama saya keluar dan ada juga nama PT nya disitu,” beber korban.

Foto : Data salah satu korban berinisial MLN yang dipalsukan.

Merasa terancam tak bisa menyalurkan hak pilihnya, lantaran tidak terdaftar di DPT, korban dengan warga lainnya pun mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim untuk meminta kejelasan.

Mereka meminta KPU Jatim melakukan upaya-upaya agar mereka bisa tetap menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019. “Solusinya dari KPU itu tetap pakai DPK yang sekarang ini, katanya kalau mau pindah DPT itu harus menunggu rekomendasi dari Bawaslu dulu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia juga meminta aparat penegak hukum untuk segera memproses para pelaku dugaan pemalsuan identitas. 

“Saya ingin hak saya dikembalikan, orang yang memakai ini harus dipulangkan, saya merasa hak saya dicuri, semoga pelaku dihukum setimpal,” tegas MLN.

Ketua Garda Buruh Migran Indonesia (BMI), Ahmad Iman berencana melaporkan PT Citra Catur Utama Karya (PT. CCUK) ke Mabes Polri atas dugaan perdagangan orang ke luar negeri dan pemalsuan Identitas Pekerja Migran Indonesia.

Diketahui, PT. CCUK bergerak di bidang jasa tenaga kerja migran Indonesia. “Kami berencana akan melaporkan ke Mabes Polri Senin besok, selanjutnya akan Kemenaker dan BNP2 TKI,” pungkasnya.

Ahmad Iman menduga PT CCUK telah memalsukan identitas pekerja Migran Indonesia mulai dari KTP, Ijazah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, SKCK dan surat lainnya. 

“Ini sangat sistematis, bagaimana bisa, orang yang memiliki identitas asli berada di Indonesia, sedangkan orang yang menggunakan data palsu berada di Taiwan, identitasnya memakai data orang yang disini, hanya gambar wajahnya saja yang berbeda lainnya sama semua, mereka pakai data penduduk warga Desa Jambean,” katanya.

“Kita tidak mau menyalahkan secara sepihak BNP2TKI, karena mungkin prosesnya sudah dipenuhi semua, SKCK nya ada, KTP ada, KK ada, Dinasnya juga sudah mengeluarkan surat, jadi memang prosesnya sejak awal sudah menyalahgunakan data dan pemalsuan surat,” ujar Ahmad.

Pada kesempatan itu, Ahmad Iman mengatakan Garda BMI Pusat telah berkoordinasi dengan aktivis Garda BMI Taiwan untuk melakukan pendampingan dan advokasi terkait persoalan ini.

Sementara itu, Koordinator Nasional Peduli Buruh Migran, Lili Sutjatmiko menduga 28 Warga Negara Indonesia yang menggunakan data palsu tersebut juga menjadi korban pemalsuan surat dan perdagangan manusia, 28 orang ini yang memberanikan diri, mungkin masih banyak diluar sana yang belum kita ketahui.

“Mereka yang kini berada di Taiwan mungkin juga sebagai korban, karena mungkin ditawari atau ditekan, pakai data ini saja, yang penting kan berangkat ke Taiwan,” tambah dia.

Ia berpendapat, peristiwa ini sangat mengkhawatirkan. Sebab, apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Maka 28 WNI Aspal tersebut tak bisa memperoleh hak-haknya di mata hukum.

“Mereka tentu mengalami kesulitan saat menggunakan identitasnya, mau menikah sulit, mau ke perbankan sulit, bahkan sekarang untuk mencoblos Pileg dan Pilpres saja mereka tak mendapatkan DPT, tetapi menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK),” kata Lili Sutjatmiko.

Sementara itu, pendamping korban pemalsuan identitas Migran Indonesia, Prijanto menduga bahwa ada keterlibatan Oknum Kepala Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kediri, Jawa Timur dalam memalsukan identitas 28 warganya. Sebab, kepala desa tersebut merupakan kepala cabang perusahaaan PJTKI.

Dilokasi yang sama, pendamping korban pemalsuan identitas Migran Indonesia lainnya, Nunung Nugraeny mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke Polres dan Polda Jawa Timur, namun, hingga kini prosesnya masih jalan ditempat.

Selain akan melaporkan ke Mabes Polri, BMI juga akan meminta bantuan hukum kepada Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pimpinan Muhammad Ismak. (Elwan)