Menata Kembali Pasar Daging Dalam Negeri

0
524

Inapos, Jakarta.- Pasar daging sapi di dalam negeri kerap bergejolak, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan. Untuk meredam fluktuasi harga, pemerintah pun menerbitkan kebijakan membuka keran impor daging sapi beku dan daging kerbau.

Namun kebijakan tersebut justru membuat pasar tradisional terdistorsi. Karena itu pemerintah perlu menata kembali pasar daging di dalam negeri. Baik untuk segmen konsumsi langsung maupun kebutuhan industri.

Guru Besar Peternakan IPB, Prof. Dr. Muladno justru menilai, kebijakan importasi daging beku untuk menutupi kebutuhan permintaan daging segar di dalam negeri kurang tepat. Dari hasil kajian, ternyata permintaan masyarakat lebih pada daging segar, bukan daging beku.

“Saya melihat kebijakan impor daging beku untuk mengisi pasar daging segar, apalagi kemudian menjual daging beku ke pasar adalah salah,” katanya saat Diskusi Menata Pasar Daging yang Tersegmentasi di Jakarta, Kamis (02/11/17).

Muladno menegaskan, untuk memenuhi permintaan daging segar, pemerintah seharusnya memperbanyak impor sapi bakalan, bukan daging beku. Sedangkan impor daging sapi beku hanya untuk industri pengolahan pangan. “Saya sedih, sekarang ini daging beku dilepas ke pasar. Padahal sebelumnya sudah betul, daging beku hanya untuk industri. Jadi kalau produksi kurang yang diimpor sapi bakalan saja,” ujar mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ini.

Dengan segmentasi tersebut menurut Muladno, pemerintah akan lebih mudah mengawasi peredaran daging, terutama daging sapi beku. Sebab, pemerintah hanya mengeluarkan ijin impor sesuai kebutuhan industri pengguna daging olahan tersebut. “Berapa kebutuhan industri?, Itu yang diimpor. Jangan berlebihan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi juga menganggapi, pemasaran daging beku di pasar tradisional kurang tepat. Sebab, permintaan daging di pasar tradisional lebih banyak pada daging segar. Hasil kajian IPB, kondisi faktual konsumsi daging masyarakat Indonesia, ternyata permintaan daging sapi segar mencapai 85%. “Di pasar tradisional mindset masyarakat adalah pasar daging segar. Permintaan daging beku di pasar tradisional juga sangat rendah,” katanya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menjual daging kerbau beku ke pasar tradisional juga menimbulkan persoalan. Sebab, ada beberapa kasus pedagang mengoplos daging sapi dengan kerbau, lalu menjual dengan harga daging sapi. “Jika dilihat, memang daging kerbau sulit dibedakan dengan daging sapi,” ujar Asnawi.

Dengan lebih banyaknya permintaan daging segar, Asnawi meminta, pemerintah untuk memperkuat sektor hulu dengan meningkatkan populasi sapi potong di dalam negeri. Namun Asnawi mengakui, saat ini ketersediaan sapi potong di dalam negeri belum siap. “Kalau pemerintah menggelontorkan daging sapi beku ke pasar tradisional kurang tepat. Ibarat orang sakit kepala, malah dikasih obat sakit perut,” ujarnya.

Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, untuk menata pasar daging harus dibuat segmentasi. Misalnya, segmentasi produk harus spesifik justru bagus dalam pemasaran, terutama dalam harga. Namun yang terjadi masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan segmentasi produk tersebut. Selain itu bisa dibuat juga segmentasi pasar. Misalnya, untuk pasar rumah tangga harus ada referensi kesehatan, kehalalan, keamanan pangan dan harga. Begitu juga segmentasi untuk pasar industri makanan olahan.

“Biasanya, kebutuhan industri akan disesuaikan dengan jenis industrinya. Ada yang sebagai bahan baku utama, tapi juga ada yang hanya sebagai produk tambahan,” katanya. Untuk perbaikan dalam pemasaran produk daging, Dodik merekomendasi beberapa kebijakan. Pertama, optimalisasi peran Bulog dalam tata niaga daging (penguatan otoritas impor dan distribusi), kombinasi kebijakan tarif dan kuota untuk pengaturan impor daging sapi dan kerbau, memastikan daging sapi dan kerbau aman dikonsumsi.

Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengatakan, dari sisi konsumen harga memang menjadi isu. Namun sebenarnya, bagi konsumen berapapun harganya tidak begitu penting, tapi yang terpenting adalah harga yang terbentuk adalah fair. “Berapa pun harganya, kalau memang fair, konsumen akan menerima,” katanya.

Isu lainnya adalah mengenai informasi. Konsumen berharap, informasi dalam perdagangan daging benar. Misalnya, saat membeli daging sapi yang didapatkan benar-benar daging sapi, bukan kerbau. Bahkan dalam konteks informasi, konsumen juga boleh mengetahui asal-usul produk tersebut. “Informasi kehalalan juga patut diketahui konsumen,” ujarnya.

Menananggapi pasar daging yang terjadi saat ini, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ir. Fini Murfiani, M.Si mengatakan, untuk meningkatkan populasi sapi upaya pemerintah adalah dengan Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (Upsus Siwab). Pada tahun 2017, dari target 4 juta akseptor sudah 3 juta sapi yang di Inseminasi Buatan (IB). Dari jumlah tersebut yang sudah bunting sekitar 40%. Sementara dari sisi pasar ungkap Fini, pemerintah akan memperbaiki infrastruktur pasar, terutama pasar di Jakarta yang menjadi barometer pasar di Indonesia. Ke depan, persoalan produk yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) akan menjadi perhatian pemerintah, termasuk rantai dingin.

“Kepada pelaku usaha, di balik bisnis, ingat ada bisnis peternak, sehingga harus ada partnership. Pengawasan juga akan kita optimalkan, apalagi sekarang sudah ada satgas pangan,” ujar Fini mengingatkan.

Perbandingan Pasar Daging di ASEAN Jika melihat kondisi pasar daging di Indonesia dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia, maka nampak banyak hal yang mesti diperbaiki.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Yeka Patika mengatakan, dari hasil observasi Pataka, ada perbedaan cukup besar dalam pemasaran daging di Malaysia dan Singapura. Di dua negara tersebut, pelaku atau pedagang pasar wajib memiliki ijin usaha. Sedangkan dalam pengawalan harga di Malaysia dilakukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Di Singapura dilakukan National Environment Agency (NEA).

Yeka Patika mengatakan, harga daging di dua negara tersebut cukup bervariasi. Misalnya, di Malaysia harga daging paha depan bisa mencapai Rp 190 ribu/kg dan daging belakang Rp 390 ribu/kg. Adapun di Singapura di salah satu pasar harga daging paha depan mencapai Rp 180 ribu/kg dan daging paha belakang Rp 430 ribu/kg. Namun demikian, secara umum harga daging paha depan dan paha belakang di kedua Negara tersebut di atas Rp 100 ribu/kg.

Yeka mengungkapkan, dari hasil observasi ke konsumen, harga daging kerbau di Malaysia Rp 75 ribu/kg dan daging sapi Rp 113 ribu/kg. Sementara harga daging sapi di Singapura mencapai Rp 125 ribu/kg. Daging kerbau tidak diperdagangkan di Singapura. “Dengan harga tersebut, terlihat harga daging sapi dan kerbau tidak terlalu beda jauh dengan Indonesia,” katanya.

Namun Yeka melihat ada hal yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah terhadap prilaku pasar daging di Malaysia dan Singapura itu. Pertama, pelaku pasar di dua negara tersebut konsen terhadap perijinan dan tiap tahun selalu merevisi perijinan. Kedua, pemerintahnya sama-sama melakukan inpeksi fasilitas kebersihan, harga, keamanan, termasuk kebakaran. “Lebih penting lagi, pedagang di Malaysia dan Singapura diimunisasi,” ujarnya.

Dari sisi konsumsi, Yeka juga melihat, konsumsi masyarakat Indonesia masih rendah. Di Indonesia, dengan penduduk 250 juta dan pertumbuhan 1,4% pertahun, konsumsi dagingnya baru 23,1 kg/kapita/tahun. Adapun Malaysia yang jumlah penduduknya mencapai 30 juta jiwa dan pertumbuhan penduduk 1,5% pertahun, konsumsi dagingnya sebanyak 18,9 kg/kapita/tahun. Sementara Singapura dengan penduduk 5,6 juta jiwa dan pertumbuhan penduduk 1,3% pertahun, konsumsi dagingnya mencapai 13,5 kg/kapita. “Jika dilihat dibandingkan dua Negara tersebut, tingkat konsumsi daging masih rendah,” katanya. (Elwan)