Menag Launching Peta Jalan Kemandirian Pesantren

0
61

JAKARTA.- Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadikan kemandirian pesantren sebagai salah satu program prioritas. Berkenaan itu, Kemenag telah menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren.

Peta jalan tersebut hari ini dilaunching oleh Menag di Auditorium HM Rasjidi, gedung Kemenag, Jl. MH. Thamrin, Jakarta. Rilis peta jalan ini gelar secara luring dan daring, serta diikuti para pengasuh pesantren dan Kakanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.

Peta Jalan Kemandirian Pesantren disusun dengan tujuan mengembangkan pondok pesantren, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai percontohan pergerakan ekonomi. Hal itu diharapkan akan menopang kebutuhan operasional pondok pesantren itu sendiri, sekaligus  membantu perekonomian lingkungan sekitarnya.

Menag mengatakan pesantren yang sebanarnya selama ini sudah mandiri, masih perlu dimandirikan lagi karena beberapa. Pertama, pesantren sudah teruji sebagai pusat pendidikan yang bisa bertahan selama bertahun-tahun dan pesantren juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah yang berpotensi menjadi SDM yang unggul.

Kedua, pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki sumber daya ekonomi yang bila dikelola dengan baik bisa menjadi potensi ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pesantren juga memiliki jejaring antar pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Saya menetapkan tujuan besar dari kebijakan kemandirian pesantren ini adalah terwujudnya pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal,” tutur Menag, di Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Ditambahkan Menag, pandemi Covid 19 memaksa disrupsi digital terjadi lebih cepat di Indonesia. Semua aktivitas ekonomi sebagian besar kini mulai beralih pada platform digital.

​Menurutnya, selain ekosistem digital, ada dua ekosistem lainnya yang menjadi momentum kemandirian pesantren saat ini, yaitu ekosistem UKM dan ekosistem Halal.

“Dengan melihat momentum tiga ekosistem ini, saya optimis jika dilakukan dengan baik dan benar, kebijakan kemandirian pesantren akan berjalan dengan sukses dan dampaknya dapat dirasakan oleh pesantren dan masyarakat sekitarnya,” jelas Menag.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Ali Rahmdani menambahkan, Kemandirian Pesantren ini sebenarnya sudah menjadi budaya tiap pesantren di Indonesia. Kekompakan, kerja keras dan keinginan untuk menjadi lebih baik menjadi motivasi utama pesantren di Indonesia.

“Pesantren di Indonesia luar biasa. Masyarakat Indonesia juga paham betul bahwa pesantren adalah ciri dari bangsa ini. Oleh sebab itu, pola pendidikan dan wirausaha di pesantren perlu kita dukung secara penuh,” terang Ali.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondon Pesantren Waryono Abdul Ghafur malaporkan, untuk mendukung implementasi peta jalan ini, pada tahap awal telah ditunjuk sembilan pesantren  yang tersebar di beberapa provinsi, sebagai pilot projectnya.

Kesembilan pesantren tersebut adalah Pesantren As’adiyah Kalimantan Utara, Nahdlatul Ulum Maros Sulawesi Selatan, Dayah Darul Atiq NAD, Qomarul Huda NTB, Al Imdad Yogyakarta, At Tahdzib Jawa Timur, Tarbiyatul Banin Cirebon, Al Amin Riau, serta Raudatul Mubtadiin Jawa Tengah.