SEMARANG, Inapos.com – Komisaris Independent PT Pelni, Dede Budhiarto, beberapa waktu yang lalu dalam cuitannya di akun twitter, Minggu (23/10) lalu mempelsetkan kata ‘khilafah’ menjadi ‘khilaf**k’.

Kata Khilafah itu sendiri memiliki Arti sebuah konsep kepemimpinan umat Muslim di dunia untuk menerapkan nilai-nilai hukum Islam. Pemimpinnya disebut Khalifah atau amirul mukminin.

Terkait perbuatan Dede Budhiarto ini membuat resah umat muslim di Indonesia, juga bagi kalangan pendidik, seperti Profesor Dr. Suteki, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

“Menurut saya, Dede Budhiarto itu bukan hanya memplesetakan tetapi juga mengganti kata khilafah menjadi khilaf**k, ini sudah masuk delik peninstaan agama,” kata Prof Suteki dalam Chanel YouTube @Profsuteki, Kamis (27/10) yang lalu.

“Itu nanti diatur dalam KUHP pasal 156A juga bisa dikaitkan dalam pasal 157, dan ini dibuat di media sosial, di twitter ya, oleh karena itu bisa juga dikenakan UU ITE pasal ujaran kebencian berdasarkan Sara, dan ancaman sekitar 5 sampai 6 tahun penjara,” lanjutnya.

Prof Suteki sangat prihatin melihat fenomena para pejabat yang sangat pemberani. “Saya prihatin sekali melihat para pejabat negeri ini yang sangat berani untuk ke islam phobia atau menistakan agama Islam,” ujarnya.

Masih kata Prof Suteki, Dede Budhiarto sebaiknya dipecat dari Komisaris Independent PT Pelni karena sudah melakukan penistaan agama yang bisa berpotensi perpecahan umat dan memecah belah anak bangsa dengan ujaran kebencian itu. “Dede Budhiarto harusnya dipecat dari Komisaris Independen PT Peli karena dia sebagai pejabat publik tidak bisa mengikat keragaman suku, agama, ras dan aliran di negeri ini,” bebernya.

Masih kata Prif Suteki, pejabat itu diatur dengan Etika Politik dalam Tap MPR No. 6 Tahun 2001 terkait etika Politik dalam pemerintahan. “Setiap pejabat itu harus jujur, amanah, sportif, berjiwa besar, memiliki keteladanan, melayani masyarakat, rendah hari dan siap mundur dari jabatan bila terbukti melakukan melanggar hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat,” terangnya.

“Dalam Tap MPR No.6 2001 ini juga mengatur etika ini diwujudkan dalam sikap yang bertatakrama dalam prilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura dan jauh dari sikap munafik atau kebohongan publis,” pungkasnya.

Pejabat publik itu harus dapat ‘angon keadaan’ dimana pejabat publik wajib bisa melihat keadaan dengan bersikap berhati-hati agar tidak menyulut kemarahan rakyatnya.

Dalam kesempatan tersebut Prof Suteki mengatakan bahwa ada satu permasalah besar dalam situasi saat ini yang perlu di ketahui.

“Sebelum – sebelumnya kan pernah ada pejabat atau buzzer terkait kasus penistaan agama islam juga ya, tetapi dalam penindakan hukumnya kan tidak konsisten yang mestinya bisa diterapkan. Walaupun seperti Dede Budhiarto ini dari sisi hukum dan sisi etika sudah kena pelanggaan, ini delik biasa bukan delik aduan, seharusnya aparat hukun bisa menindak, lalu pertanyaan saya siapa yang mau menindak ?,” tandasnya. (er)