INAPOS, JAKARTA — Upaya pimpinan untuk mendorong institusi DPR yang semakin dekat dengan rakyat, transparan, modern dan inovatif mendapat respon dari publik yang luar biasa dan positif.

Hal itu dapat dicermati dari lonjakan partisipasi publik yang mengunduh aplikasi DPR Now. Misalnya, sejak DPR Now diluncurkan pada 29 Agustus, hingga 7 September 2018 terjadi lonjakan dari 500 menjadi 3.865 pengunduh. Demikian keterangan tertulis dari DPR yang diterima Inapos.com, Senin (17/9).

Peningkatan jumlah member yang signifikan secara berkala juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pengaduan  yang masuk. Hingga 7 September 2018, posisi pengaduan total sebanyak 38, sedang diproses 22, tahap penyelesaian 3, sudah selesai 4, ditolak 2, dan status open 1.

Pimpinan dan DPR secara institusi bangga dan apresiasi atas antusiasme masyarakat atau publik yang begitu besar pada upaya kreatif dan inovatif yang kami lakukan demi mendekatkan jarak antara rakyat dan wakilnya serta upaya memulihkan kepercayaan publik yang selama ini terus terpuruk.

DPR akan terus berupaya memperbaiki diri, terbuka  dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara transparan juga.

Perlu diinformasikan bahwa proses pembahasan pengaduan dan proses lainnya di DPR dapat diikuti secara langsung melalui Handphone.

“Pokoknya DPR sekarang di dalam genggaman Anda. Dengan memanfaatkan era digital lewat aplikasi DPR Now, masyarakat bisa mengetahui kegiatan para anggota dewan dan juga bisa memberikan aspirasinya melalui online. Masuk saja ke App Store/Google Play Store, kemudian download DPR now. Masyarakat bida tahu seluruh kegiatan DPR. Mulai dari Komisi I hingga Komisi XI, semuanya terbuka,” tegasnya kepada wartawan pertengahan Agustus lalu.

Dalam sepekan member yang mengunduh DPR Now pada perangkat smartphone mencapai 3.865 member. Sedangkan besaran member yang melakukan pengisian data diri secara lengkap sebanyak 433 orang. Perempuan sebanyak 350 akun (80,8%), laki-laki 83 akun (19,2%)

Pengaduan yang di tolak merupakan pengaduan yang bersifat “spam” (tidak ada data) dan pen-double-an aduan. Aduan masuk pada Agustus total mencapai 38 aduan dengan 4 aduan yang sudah diselesaikan.

Contoh Pengaduan

Ini contoh pengaduan yang disampaikan oleh Pandu Setyoaji, guru honorer sekolah internasional, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh pimpinan DPR pengaduan ini disalurkan melalui Komisi X DPR, untuk diselesaikan dengan mitra kerjanya, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Bapak ibu yang terhormat. Saya salah satu pegawai atau guru sekolah swasta. Saya bingung. Kami tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Gaji kami, di sekolah internasional swasta di Jogjakarta sangat rendah. Lebih rendah dari penjaga warnet.”

“Untuk itu, mohon bantuan dari bapak ibu agar memperjuangkan nasib kami para guru di sekolah swasta. Kami yang sudah sekolah sangat mahal, hanya digaji kurang dari 700 ribu per bulan, dengan beban kerja 10 jam per hari.”

“Tolong bantu kami dengan membuat undang undang tentang sekolah swasta, khususnya sekolah internasional, terkait gaji dan tunjangan. Ketika saya mengadu kepada kepala sekolah pun alasan dia tidak ada peraturan yang mengatur, jadi sekolah bisa sewena wena untuk membayar kami. Mohon kebijaksanaan.” (HS)