Meikarta, Memberi Pelajaran Untuk Langgar Aturan

0
455

JAKARTA.- Meikarta, ambisi dari Lippo Group dalam membangun hunian kota idaman dalam kota (Kota dalam Kota) di Kabupaten Bekasi, seperti tembok kokoh yang tak mempan aturan yang berlaku di negeri ini. Lippo Group terus membangun dan gencar beriklan di beberapa media baik cetak maupun  elektronik.

Lippo Group dengan Meikartanya, seakan bukan membangun di Indonesia. Gencar promosi walau dihadang isu soal proyek ilegal atau belum mengantongi izin.

Semua fakta belum adanya izin yang jelas terhadap pembangunan Meikarta, terungkap saat diskusi terbuka dengan Ombudsman Jumat (8/9/2017) lalu, Lippo Group mengakui belum mengantongi izin, karena masih dalam proses.

Dalam diskusi tersebut, Lippo menyatakan telah mengajukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada Mei 2017 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebagai pertimbangan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun, saat proses kajian hampir selesai, tiba-tiba Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat merekomendasikan untuk menghentikan kajian atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014.

Mengenai perizinan yang belum dikantongi tersebut, Chairman Lippo Group James Riady melontarkan permintaan maaf.

“Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan 11 juta defisit rumah,” ujar James kepada awak media di Hotel Raffles Jakarta, Senin (11/9/2017).

Cukupkah hanya sekedar maaf…?

Dengan gencarnya promosi Meikarta, Ombusdman RI menganggap hal tersebut terlalu bombastis walau telah melanggar aturan.

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih S.E menilai Lippo Group seharusnya belum boleh mengiklankan megaproyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Alasannya, beberapa perizinan seperti Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dimiliki oleh PT Lippo Cikarang Tbk.

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai iklan yang disiarkan oleh Lippo merupakan bagian pemasaran. Sehingga, hal tersebut melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan, pemasaran dapat dilakukan jika pengembang telah memiliki kepastian peruntukan ruang, hak atas tanah, status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, serta jaminan pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

“Bagi kami sekali lagi itu adalah marketing dan tidak boleh dilakukan sebagaimana di UU Nomor 20 Tahun 2011. Itu salah,” kata Alamsyah kepada media di kantornya, Jakarta, Jumat (8/9).

Selain itu, Alamsyah juga menilai Lippo Group seharusnya tak mempromosikan bahwa lahan Meikarta yang akan dibangun seluas 500 hektar. Padahal, lahan yang dimiliki untuk pembangunan Meikarta saat ini hanya 84,6 hektar, yang mengacu Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat Tahun 1994 terkait izin pembangunan permukiman dan komersial di lokasi Meikarta.

Alamsyah menyebut pemasaran Meikarta dapat berujung sanksi administratif jika terus dilakukan. Salah satu sanksi tersebut, seperti pembatalan izin pembangunan proyek Meikarta.

Penulis : Cecep Supradin. Pimpinan Redaksi