Megawati Khianati Bangsa Juga Negara

Megawati Khianati Bangsa Juga Negara

Inapos, Jakarta.- Pada awal gerakan reformasi (1998), dalam organisasi gerakan mahasiswa maupun dalam dinamika diskusi dan aksi-aksi gerakan pro-demokrasi saat itu, hampir tidak ada tuntutan untuk melakukan amandemen UUD 1945.

“Konsentrasi gerakan reformasi hanya terfokus pada upaya mengakhiri pemerintahan Orde Baru (Orba) yang otoriter, yang membangun kekuasaan diktatorial itu dengan memanfaatkan pasal ‘presiden dapat dipilih kembali’ secara terus menerus dan penyimpangan politik TNI-Polri melalui Dwi Fungsi ABRI (TNI),” kata ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet, Jumat (22/06/18) di Jakarta.

Kalau pun ada diskusi di kalangan intelektual kampus dan kaum pergerakan yang membicarakan Konstitusi, hanya berkisar pada ‘pembatasan’ masa jabatan presiden yang dalam UUD 1945 dikatakan ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali’ (Pasal 7), diminta diubah : ‘Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali (hanya) untuk masa jabatan berikutnya’, hanya dua periode kekuasaan.

Ratna berpendapat, “Isu amandemen UUD 1945 muncul justru dari sekelompok orang ‘penumpang gelap’ yang ditopang kekuatan Asing yang mengambil alih gerakan dan membawa isu perubahan menyeluruh terhadap UUD 1945, setelah rezim Soeharto tumbang. Mereka bergerak sangat cepat dan efektif di tengah krisis moneter (dan politik) yang mencekam serta dinamika masa transisi yang terus berkecamuk,” tegasnya.

Tanpa disadari bangsa Indonesia, kekuatan internasional atau ‘International Regim’ telah memanfaatkan kemelut politik pergantian tiga kekuasaan yakni dari Presiden Habibie (1998 -1999), ke Presiden Gusdur (1999 -2001), lalu Presiden Megawati ( 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004), untuk menjalankan operasi false flag (bendera palsu) yang sejak awal telah mereka rancang sebagai strategi menyamarkan upaya mereka dalam menghancurkan konstitusi Indonesia sebagai pintu masuk, guna menguasai seluruh kekayaan bangsa Indonesia secara konstitusional.

“Maka dimulailah amandemen pertama (I) yang berlangsung pada 19 Oktober 1999 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (14-21 Oktober 1999). Amandemen UUD 1945 yang pertama ini sama sekali lepas dari perhatian publik yang saat itu terfokus pada pemilihan Presiden yang kemudian MPR memilih KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden menggantikan Habibie (pada 20 Oktober 1999). Tidak banyak yang tahu apa yang menjadi landasan dan tujuan amandemen itu, kecuali oleh segelintir elite yang beroperasi di MPR saat itu,” tegas Ratna.

Ia juga mewanti-wanti agar musibah seperti peristiwa Amandemen UUD 1945, tak terulang kembali, adalah penting memiliki aturan atau hukuman atas mereka yang bertanggung jawab. Untuk kejahatan konstitusi yang dilakukan Megawati cs, dengan dampak buruk dan kerugian Negara Bangsa akibat amandemen, Megawati harusnya layak diadili dan dihukum. (Elwan)


Komentar Anda?