Media Indonesia Harus Minta Maaf pada SBY

0
301

*EKSEKUSI PUTUSAN DEWAN PERS OLEH PARTAI DEMOKRAT TERHADAP MEDIA INDONESIA*

Hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2018 secara resmi putusan Dewan Pers yang menghukum Media Indonesia untuk: (a) memuat Hak Jawab kami dan (b) meminta maaf kepada Pak SBY dan seluruh masyarakat Indonesia, telah kami eksekusi.

Pukul 14.40 siang ini bertempat di Gedung Pers, Hak Jawab kami secara resmi telah diterima oleh Bpk. Syamsuri dari Pokja Pengaduan Dewan Pers.

Pukul 16.30 Hak Jawab yang sama juga telah kami serahkan secara resmi kepada pihak Teradu Media Indonesia. Dan diterima secara resmi oleh Bpk. Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia, Sadyo Kristiarto Sekretaris Redaksi Media Indonesia dan Ahmad Punto Asisten Kepala Divisi Media Indonesia. Dimana sesuai dengan Putusan Dewan Pers dalam perkara ini, dalam waktu 3×24 jam sejak diterimanya Hak Jawab ini harus dimuat oleh Teradu Media Indonesia disertai permintaan maaf kepada Bapak SBY dan Masyarakat Indonesia.

Karena gugatan ini menyangkut nama baik Ketua Umum kami Bapak SBY, yang mana telah diberitakan secara tidak tepat dan menjurus menghakimi sebagaimana diktum dalam putusan Dewan Pers sendiri, maka hal itu telah menjadi kewajiban kami semua, seluruh kader Demokrat se-Indonesia ini untuk meluruskannya. Untuk itu maka materi Hak Jawab yang sama juga secara resmi akan saya serahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk diteruskan kepada seluruh kader Demokrat se Indonesia ini. Bahwa perjuangan meluruskan pemberitaan yang salah itu telah berhasil kita lakukan. Tinggal sekarang tugas kita bersama untuk menagih dan mengawasi pemenuhan janji Media Indonesia untuk meminta maaf kepada Pak SBY dan memuat sepenuhnya Hak Jawab yang telah kita serahkan.

Setiap putusan hukum adalah milik Publik. Demikian juga halnya putusan dalam perkara ini. Memang gugatan ini diajukan oleh kami Partai Demokrat, namun sepenuhnya norma dalam putusan ini adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Semoga putusan ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat diluar sana yang mungkin juga pernah dirugikan oleh pemberitaan media. Tempuh lah jalur “kata-kata” dilawan dengan “kata-kata”, bukan Pidana. Dan untuk menguji kata-kata, Dewan Pers lah tempatnya.

Inilah cara paling beradab menurut kami Partai Demokrat, dalam kita memberi pengawasan terhadap media kita (andai mereka salah sekalipun) agar kedepannya mereka tumbuh lebih sehat lagi di alam Demokrasi yang serba bebas ini. Bukan dengan menempuh jalur mem-Pidana kan mereka (Pers). Karena “journalism is not crime”.

Maju terus Pers Indonesia. Karena tanpa kalian Demokrasi kita ini akan kehilangan salah satu pilarnya. PERS SAHABAT DEMOKRAT!

Hormat Saya

JANSEN SITINDAON.,SH.,MH
Pengadu/Ketua DPP Partai Demokrat