Masyarakat Papua Minta Presiden Meninjau Tahapan Proses Calon Sekda

0
106

Jakarta.- Selaku masyarakat Papua di Jakarta kami juga terpanggil secara moril mengawal seluruh proses pembangunan di tanah Papua, bahkan di lingkungan pemerintahan maupun birokrasi. Sebab akhir dari sebuah proses itu dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat Papua secara keseluruhan.

“Kita tidak ada lain, hanya satu keinginan semua tahapan proses harus jujur, adil dan bermartabat sehingga akhir dari proses itu melahirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan dicintai oleh rakyat. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah hari ini, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu harus benar-benar bisa terwujud,” demikian dikatakan Nicolas Nusi dari Masyarakat Papua yang ada di Jakarta ketika dimintai tanggapannya mengenai proses seleksi calon Sekda Papua, Kamis (16/7/2020).

Lanjut Nusi, kami melihat seluruh proses yang terjadi di provinsi Papua dalam pemilihan sekretaris daerah sudah sesuai tahapan yang ada. Namun, ada tahapan-tahapan yang kami lihat terdapat kejanggalan ataupun dilanggar tidak sesuai mekanisme yang ada.

“Sehingga ada pelecehan dalam proses itu, pelecehan yang tidak sesuai hasil yang diharapkan yaitu benar-benar bersih sebagaimana yang kita harapkan. Dimana kami sangat menyesalkan karena ibu Dr. Juliana Waromi, SE, MSi sebagai figur salah satu perempuan Papua, tokoh Papua yang memiliki track record cukup bagus di pemerintahan justru malah disingkirkan,” ujarnya.

Menurut Nusi, dirinya sukses mengawal sekretaris dewan selama beberapa periode. “Sehingga kami berharap sosok figur perempuan ini akan terus memberikan yang terbaik melalui tugas-tugas dan tanggungjawabnya di pemerintahan untuk melayani masyarakat di tanah papua,” ucapnya.

“Bu Juliana ialah salah satu perempuan yang ikut dalam proses seleksi sekda,maka dari itu kami berharap bu Juliana jadi calon dan ditetapkan sebagai sekda Papua. Dapat atau tidak itu bukan persoalan, yang terpenting adalah dalam proses tahapan itu harus jujur, sebab saya lihat ini ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan seleksi sekda,” ungkap Nusi.

Nusi menjelaskan kalau saya melihat ada indikasi kuat, terjadi penyalahgunaan wewenang dan itu akan membuka ruang untuk korupsi. Kalau ini dibiarkan maka dalam proses penempatan pejabat yang berawal dari penyalahgunaan wewenang, jadi dalam tugasnya dikhawatirkan akan banyak kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

“Untuk itu kami berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang dibanggakan dan dicintai oleh masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Papua, seluruh proses ini agar dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan bapak presiden yaitu menciptakan birokrasi yang bersih, sehingga dari proses yang ada ini agar melihat dari kacamata yang jernih, arif dan bijaksana. Agar tidak terjadi salah paham sesama masyarakat Papua, karena mereka adalah putra-putri yang baik jadi jangan adu kami untuk berkelahi, tapi mari tempatkan kami dalam proses tahapan yang dapat dipercaya,”tegasnya.

Nusi menambahkan, kalau saya lihat proses ini cacat karena ada yang dilanggar, kami minta agar presiden meninjau kembali proses ini dan dilakukan secara baik, benar dan independen agar semua hasil akhir dalam proses ini dapat diterima semua pihak. Kami tidak persoalkan ranking yang ada tetapi tahapan proses itulah yang kami persoalkan.

Padahal ini merupakan langkah awal perempuan Papua yang memiliki prestasi untuk lebih maju dalam karirnya namun hal tersebut malah dilecehkan dalam proses seperti ini sehingga ada semacam pembunuhan karakter.”Perempuan papua tidak lepas dari hitungan jari, kalau begini kan pelecehan dan pembunuhan karakter. Presiden bisa melihat secara arif dan bijaksana untuk meninjau kembali dan dilakukan secara benar, beradab dan bertanggungjawab,” urainya.

Untuk itu, sambung Nusi, proses ini harus ditinjau kembali secara berjenjang dari Dirjen Otda Kemendagri sampai ke tingkat paling bawah yaitu provinsi. Ini harus dilihat secara jernih dan baik agar melahirkan yang baik juga.

Jika hal tersebut tak diindahkan makan masyarakat Papua yang ada di Jabodetabek akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan dalam proses seleksi calon sekda.”Kami akan turunkan seluruh masyarakat Papua sejabodetabek serta mama-mama Papua, sebab ini adalah perempuan dengan karir terbaik di Papua. Namun karena dari proses yang tidak benar beliau dilecehkan dan pembunuhan karakter lalu apalagi yang bisa diharapkan,”katanya.

“Untuk itu proses ini akan kita dorong dan kawal agar proses ini benar sehingga melahirkan pemimpin yang bersih dan berwibawa di pemerintahan. Sebab kalau tidak, kita akan berhadapan dengan masalah dari waktu ke waktu tidak akan menyelesaikan persoalan di bangsa dan negara ini kalau dari awal proses ini tidak benar dan hati bersih untuk melayani masyarakat,” tutup aktivis senior Papua tersebut. (El)