Masuki Babak Baru, Polres Ciko Mulai Lakukan Penyelidikan Insiden Penghapusan Kata Khilafah

0
346

KOTA CIREBON.- Insiden penghapusan kata Khilafah saat pembacaan ikrar di Gedung DPRD Kota Cirebon Senin (6/7/20) lalu, kini memasuki babak baru.

Pasalnya, Polres Cirebon Kota melalui Sat Reskrim telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan atas laporan Lakpesdam PCNU Kota Cirebon.

Kasat Reskrim polres Cirebon Kota AKP Deny Sunjaya saat dikonfirmasi membenarkan, sudah mengeluarkan surat Perintah Penyelidikan bernomor B/365/VII/2020/Reskrim, untuk menindaklanjuti laporan Lakpesdam PCNU Kota Cirebon.

“Ya benar kami mengeluarkan surat itu,” ujar Deny melalui pesan singkat, Selasa (14/7/20).

Sementara itu, Ketua Lakpesdam PCNU Kota Cirebon Ibas mengatakan, Kapolres Cirebon Kota dan PCNU Kota Cirebon memiliki komitmen melawan dan memberangus gerakan khilafah yang merongrong Pancasila.

“Kami punya tujuan yang sama, menolak gerakan khilafah khususnya di Kota Cirebon,” kata Ibas melalui rilis yang diterima inapos com.

Masih kata dia, PCNU memberikan masukan mengenai kemungkinan penggunaan Pasal 107b UU No 27/1999 untuk para terlapor serta memberikan alat bukti baru yang memperkuat laporan tanggal 10 Juli 2020 lalu.

“Kami berterimakasih kepada Kapolres yang telah memberikan laporan Surat Perintah Penyelidikan bernomor B/365/VII/2020/Reskrim. Ini adalah bukti kemitraan antara Polri dan NU dalam menjaga NKRI. Semoga hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu,” terangnya.

Menurutnya HTI dan gerakan khilafah internasional jelas dan final dinyatakan terlarang di Indonesia berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No: 27 k/TUN/2019.

“Menghapus dan tidak menyebutkan khilafah sebagai ideologi terlarang merupakan tindakan melawan hukum,” ujarnya

PCNU menyatakan bahwa pelaporan merupakan ketentuan hukum yang sah dan legal.

“Kita tidak ingin terjadi gejolak di masyarakat akibat kejadian di Gedung Dewan kemarin. Kita cegah kegaduhan dengan membuat laporan sebagai sikap resmi PCNU kota Cirebon,” paparnya

Selain itu, Ibas juga menekankan, jika ada upaya-upaya lain dari siapapun yang mengatasnamakan NU kota Cirebon maka itu adalah oknum dan rombongan pencari keuntungan.

“Terkahir kita meminta Kapolres untuk segera menyelidiki dan memproses laporan dari PCNU agar terlapor segera diperiksa dan jangan ada kompromi karena khilafah adalah musuh negara dan pancasila,” pungkasnya. (Kris)