LSM Joker Minta Dinas LH Bekasi Berani Tindak Tegas CV.DOVE

0
531

Inapos Bekasi – Terkait maraknya penolakan terhadap salah satu perusahaan yang berdiri tanpa memiliki dokumen perizinan, salah satu Lembaga Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (Joker) sebut pabrik tekstil CV.DOVE langgar aturan dan harus segera ditindak.

Persoalan pabrik tekstil yang kini ramai di pemberitaan serta maraknya penolakan yang dilakukan oleh sejumlah warga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Joker minta Dinas LH Kabupaten Bekasi berani menindak bahkan menutup pabrik tersebut.

Perusahaan bernama CV.DOVE yang terletak di Kelurahan Kebalen RT 005 Rw 004 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi itu sudah pernah dilaporkan, bahkan kami pun sudah menyampaikan bukti-bukti pendukung kepada Dinas terkait.

“Kami sudah pernah melaporkan CV.DOVE ke Dinas LH Kabupaten Bekasi, tepatnya pada bulan Juni 2019, laporan tersebut berdasarkan hasil infestigasi dan keterangan sejumlah warga dilengkapi data-data yang kami sampaikan,”ujar Sekjen LSM JOKER Herry ZK kepada inapos.com melalui pesan singkat WhatsApp Selasa 7/1/2020.

Dikatakan Herry, kami telah mendapatkan jawaban dari Dinas LH Kabupaten Bekasi bahwa,

1. pabrik tersebut beroperasi tidak memiliki dokumen lingkungan atau sejenisnya.

2. Pihak CV.DOVE beroperasi berdasarkan SIUPP Kecil yang modalnya Rp.100 juta

3. Pihak CV.Dove memiliki IPAL

4. Pihak CV.Dove punya Boiler tanpa cerobong yang bahan bakarnya dari kayu bakar

5. Pihak CV.Dove tidak punya Limbah B3

Pernyataan itu dilontarkan oleh pihak DLH Kabupaten Bekasi atas nama Ibnu.

“Terkait ini jelas-jelas pabrik tersebut sudah mencemari lingkungan, bahkan sudah merugikan banyak warga setempat terkait dampak pencemarannya,”ujar Herry

Padahal, berdasarkan hasil investigasi dari LSM JOKER, pabrik tersebut diduga kuat berproduksi memakai bahan Kimia berbahaya yang mengandung B3.

Kami rasa pihak Pemerintah Kecamatan, Kelurahan Kebalen dan Pemkab Bekasi bakal tidak punya nyali untuk menutup pabrik tersebut. “Wong kerjanya pada di atas meja saja, tidak mau turun ke lokasi dan mendengarkan keluhan masyarakat,”ucapnya.

Jika pihak terkait lanjut dia, bilang itu pabrik tidak memiliki limbah B3, suruh diminum aja itu air limbahnya, apabila tidak ada efek baru bisa dikatakan bahwa pabrik tersebut aman-aman saja.

Menanggapi hal itu, kepada inapos salah satu staff Gakumdu Dinas LH Kabupaten Bekasi, Nugraha menjelaskan kalau perusahaan atau pabrik tidak boleh berdiri bahkan beroperasi di tengah pemukiman warga atau zona pemukiman.

“Perusahaan itu tidak boleh berdiri bahkan beroperasi di zona pemukiman, karna dapat berdampak langsung ke masyarakat,”ungkap Nugraha Staff Gakundu DLH Kabupaten Bekasi kemarin Senin 6/1/2020.

Dirinya pun sudah memeriksa bahkan mendiskusikannya melalui rapat Dinas dihadiri, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan, Dinas PUPR dan Dinas Tata Ruang.

“Wilayah tersebut merupakan wilayah pemukiman atau zona pemukiman bukan zona industri, jadi perusahaan tidak boleh berdiri apalagi sampai beroperasi diwilayah tersebut,”terangnya.

Apalagi informasi yang baru didapat kalau perusahaan tersebut bukan perusahaan Loundry, bahkan diduga telah mencemari lingkungan dari limbah yang dihasilkan itu jelas pelanggaran.

“Perusahaan harus ditutup, jika terbukti melakukan pelanggaran maka ada sanksi tegas seperti denda hingga pidana dapat diberlakukan terhadap pemilik perusahaan,”tegas Nugraha kepada wartawan inapos.com (Fal)